Pentingnya Data Putusan

Putusan pengadilan yang sudah ada saat ini jauh berbeda dengan putusan pada saat awal berdirinya Indonesia. Perbedaan yang sangat signifikan adalah jumlah halaman putusan. Pada tahun 1950-an, jumlah rata-rata halaman tiap putusan adalah 5 halaman yang pada umumnya berisi mengenai kronologis kasus, pasal yang digunakan oleh hakim,  pertimbangan hakim dan putusan hakim.  Pertimbangan yang merupakan argumentasi hukum dari hakim mendominasi dari banyaknya jumlah halaman putusan pada saat itu. Berbeda sekali dengan kondisi saat ini yang mana rata-rata jumlah halaman putusan didominasi oleh kronologis kasus dan dakwaan / gugatan, sementara pertimbangan hakimnya sangat sedikit bahkan cenderung tidak ada.12

Kurangnya pertimbangan hakim di dalam putusan pengadilan berakibat cukup penting di dalam pembangunan hukum nasional . Hal ini dikarenakan pertimbangan hakim di dalam putusan pengadilan yang sudah inkracht, dijadikan yurisprudensi bagi kasus-kasus lainnya yang masuk ke dalam pengadilan. Yurisprudensi ini akan digunakan oleh pengacara yang mencari keadilan bagi kliennya, hakim yang mencari konsistensi atas putusan yang akan dibuatnya, akademisi yang akan mengajarkan kepada murid-muridnya, dan sebagainya. Oleh karena itu kurangnya pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan akan memberikan dampak terhentinya diskursus hukum yang kemudian akan berlanjut pada tersendatnya perkembangan hukum. Pertimbangan hakim di dalam putusan pengadilan memiliki siklus yang tiada henti dalam proses perkembangan hukum.

Berikut adalah siklusnya:[1]

gambar1

Di Indonesia, pengajaran hukum berbasis putusan sangat jarang dilakukan. Metode pengajaran yang dilakukan condong kepada doktrinasi atas nilai yang sudah dianut sejak lama. Kemungkinan-kemungkinan atas penemuan hukum baru di universitas sangat jarang. Metode pengajarannya pun satu arah dan cenderung tidak mendorong untuk berpikir kritis terhadap suatu masalah.

Kunci untuk mencapai moralitas yang universal dalam hukum adalah diskursus yang ideal dalam pembentukan hukum. Diskursus untuk mencapai universalisme moralitas di dalam hukum membutuhkan ruang publik yang sehat, masyarakat yang kritis, dan rasionalitas yang telah terbangun dengan baik. Oleh karena itu, diskursus untuk mencapai universalisme moralitas di dalam hukum tidak hanya menyentuh aspek filosofis tetapi juga aspek sosiologis.[2] Inilah hal yang sangat kurang dalam Fakultas Hukum di Universitas di Indonesia. Pembentukan hukum hanya berhenti di buku-buku kuliah sehingga berdampak pada stagnansi perdebatan dalam praktisi hukum yang secara langsung menyebabkan terbatasnya variasi putusan dikarenakan hakim sulit menemukan pembaharuan dalam hukum disebabkan minimnya referensi.

Proses pembelajaran berbasis putusan adalah hal yang diperlukan saat ini. Karena dengan adanya putusan di dalam proses pembelajaran, mahasiswa akan menemukan pemikiran hukum yang dapat menjadi referensi di dalam diskursus, sehingga pemikiran hukum menjadi berkembang dan sesuai dengan kondisi masyarakat. Hakim saat ini hanya menjadi corong undang-undang, padahal seharusnya saat ini hakim dapat menemukan hukum baru dengan putusan yang dihasilkan. Argumentasi-argumentasi hakim yang tertuang di dalam putusan dapat memberikan variasi tersendiri di dalam perkembangan hukum. Hakim dianggap tahu akan hukumnya (juris curia novit). Maka hakim dalam mempertimbangkan putusannya wajib karena jabatannya melengkapi alasan-alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak (Pasal 176 ayat 1 HIR dan Pasal 189 ayat 1Rbg).[3]

Sikap hakim diharapkan tidak memihak dalam menentukan siapa yang benar dan siapa yang tidak dalam suatu perkara dan mengakhiri sengketa atau perkaranya. Untuk dapat menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau sengketa setepat-tepatnya hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara obyektif tentang duduknya perkara sebenarnya sebagai dasar putusannya. Peristiwa yang sebenarnya akan diketahui hakim dari pembuktian. Setelah hakim menganggap terbukti, peristiwa yang menjadi sengketa yang berarti bahwa hakim telah dapat mengkonstatir peristiwa yang menjadi sengketa, maka hakim harus menentukan peraturan hukum yang menguasai sengketa antara kedua belah pihak. Ia harus menemukan hukumnya, ia harus mengkualifisir peristiwa yang telah dianggapnya terbukti.[4] Peristiwa yang telah dikualifisir inilah yang kemudian dapat dijadikan objek dalam penemuan hukum oleh hakim.

Yang menjadi soal adalah apakah efek legal putusan pengadilan terbatas pada pihak-pihak yang berperkara atau menjangkau juga keluar gedung pengadilan dan benar-benar memberi sumbangan bagi pembangunan hukum. Pertanyaan ini sering menimbulkan penyebutan yurisprudensi sebagai sebuah “sumber hukum” dan penyebutan prinsip yang dianggap berlaku dalam hukum Indonesia bahwa pengadilan-pengadilan ditingkat bawah terikat oleh putusan-putusan pengadilan yang lebih tinggi. Pada kenyataannya, segala sesuatunya tidak sejelas itu.[5] Penggunaan putusan pengadilan sebagai sumber hukum masih dianggap tabu sehingga praktisi hukum lebih memilih menggunakan hukum yang tercantum di dalam undang-undang. Oleh karena penggunaan putusan yang sangat minim, maka dapat dikatakan bahwa yurisprudensi di Indonesia tidak berkembang.

Sejarah dan Latar Belakang Melemahnya Peran Data Putusan dalam Diskursus Hukum di Indonesia

Penggunaan kasus cerobong asap dalam diktat-diktat perkuliahan di fakultas hukum di Indonesia adalah salah satu gejala dari stagnansi pengajaran hukum di Indonesia. Keputusan Pengadilan Tinggi di Colmar Perancis tertanggal 2 Mei 1855 tersebut masih dipakai dalam diktat-diktat pengajaran tentang perbuatan melawan hukum saat ini. Hal ini membuktikan seolah-olah tidak ada putusan Mahkamah Agung untuk menerangkan perbuatan melawan hukum dalam kuliah-kuliah. Lemahnya kualitas putusan dan ketiadaan argumentasi hukum dalam putusan kerap dijadikan alasan untuk tidak menggunakan putusan-putusan hakim yang baru dalam bahan perkuliahan. Dengan kata lain dan dalam konteks Indonesia, putusan Mahkamah Agung dianggap tidak bernilai yurisprudensi.

Lemahnya Mahkamah Agung dalam mengembangkan yurisprudensi untuk memandu pengadilan-pengadilan tingkat bawah dan pengembangan hukum di Indonesia dimulai pada tahun 1990-an. Hal ini terlihat dari penerbitan putusan-putusan Mahkamah Agung yang terhenti sama sekali.[6] Ada beberapa hal yang menyebabkan ini terjadi:

  1. Kesalahpahaman akan sistem civil law

Pertanyaan yang kerap timbul dari keterkaitan putusan pengadilan dan civil law adalah bisakah putusan pengadilan menjangkau di luar gedung pengadilan dan berperan aktif dalam pengembangan hukum? Ataukah putusan pengadilan hanya berefek pada pihak-pihak yang berperkara saja?

Istilah “yurisprudensi” dalam dokumen kebijakan dan teks hukum Indonesia adalah indikasi utama bahwa sistem hukum Indonesia masih mengikuti sistem civil law warisan Belanda. Istilah “yurisprudensi” sesungguhnya mengacu pada putusan-putusan pengadilan civil law yang mengikuti makna filsafat hukum Perancis, bukan Anglo-Amerika. Tradisi civil law bisa dikatakan memberikan putusan pengadilan otoritas yang relatif lemah sejak dari mula.[7]

Namun, pemahaman ini sudah berkembang dalam lima puluh tahun terakhir. Yurisprudensi semakin kuat dan hampir mendekati kekuatan preseden putusan dalam sistem Anglo-Amerika. Jika putusan-putusan pengadilan Anglo- Amerika mempunyai “kekuatan mengikat”, putusan pengadilan civil law memperoleh “kekuatan persuasif” yang sebetulnya tidak kalah kuat.[8] Hal ini bisa terlihat saat Mahkamah Agung memberikan putusan yang identik dalam serangkaian perkara, yang disebut yurisprudensi tetap. Serangkaian putusan yang konsisten ini juga terjadi di berbagai Negara yang menganut sistem civil law. Pengadilan tertinggi di berbagai negara yang menganut sistem civil law dalam beberapa dekade telah mengacu pada putusan mereka sendiri dan dengan demikian telah menciptakan “sebuah aturan tetap” atau “yurisprudensi tetap”. Akibatnya, putusan-putusan pengadilan di kebanyakan negara-negara civil law mempunyai dampak pembuatan hukum yang menjangkau di luar pihak-pihak yang berperkara. Dengan demikian perbedaan antara Anglo-Amerika dan yurisprudensi civil law sebagai area abu-abu dan bukan sekedar hitam dan putih.[9]

Meski demikian, banyak ahli hukum yang terus menegaskan bahwa putusan pengadilan telah menyempurnakan undang-undang, tetapi tidak punya kapasitas membuat undang-undang. Para yuris civil law sudah terbiasa dengan pandangan bahwa para hakim bisa dibatasi dan diarahkan oleh undang-undang dan kebiasaan, bukan oleh instrumen lain macam apapun. Lebih dari itu, sistem civil law tidak benar-benar membutuhkan preseden mengikat untuk mewujudkan kepatuhan di tubuh pengadilan.[10]

Hal tersebut juga berlaku di Indonesia. Doktrin civil law tidak pernah mengakui atau menjelaskan posisi yurisprudensi sebagai sumber hukum. Putusan pengadilan tidak dianggap sebagai salah satu pilar bangunan hukum. Negara ini menganggap undang-undang sebagai pembentuk hukum di negeri ini. Kebijakan rekayasa sosial pemerintah menghendaki pembuatan hukum yang bersifat mengarahkan dan intervensionis, bukan campur tangan yudisial yang pada dasarnya pasif dan reaktif, dan tidak mudah dikendalikan. Pemerintah juga menganggap hakim tidak memadai untuk mewujudkan tujuan-tujuan pembaruan cepat pemerintah. Hasilnya tak lain adalah yurisprudensi kehilangan otoritas pembuatan hukumnya dan dipangkas hingga hanya mempunyai pengaruh hukum pada pihak-pihak yang berperkara saja.[11]

  1. Akses pada putusan pengadilan

Sebagai gambaran ketertutupan akses pada putusan, pada 1990 Mahkamah Agung memutus hampir delapan ribu perkara, dan hanya lima puluh delapan sekitar 0,6 persen di antaranya yang diterbitkan dalam bunga rampai yurisprudensi, Yurisprudensi Indonesia.

Pada masa orde baru, akses untuk mendapatkan putusan-putusan Mahkamah Agung oleh masyarakat umum dan profesi hukum di Indonesia sangat dibatasi, walaupun terdapat “sifat publik” pada putusan-putusan tersebut.[12] Selain itu, putusan pengadilan, termasuk putusan Mahkamah Agung, diperlakukan sebagai putusan pribadi yang hanya bisa diperoleh oleh perorangan atau pejabat yang berkepentingan terhadap perkara tersebut, dan tidak dianggap sebagai dokumen publik yang bisa dikaji oleh para ahli hukum dan anggota masyarakat lainnya yang berminat.[13]

Di bawah era Demokrasi Terpimpin (Orde Lama) dan terlebih di bawah Orde Baru, pengadilan mulai makin menutup dirinya. Secara umum terdapat dua hambatan yang menghadang kemudahan akses menuju arsip-arsip pengadilan.

Pertama, mutu arsip pengadilan pada umumnya sangat rendah dan kondisinya mengenaskan. Peraturan kearsipan yang mewajibkan agar catatan disimpan selama tiga puluh tahun, sangat sulit dipenuhi. Mengingat tumpukan perkara Mahkamah Agung yang saat itu sekitar delapan ribu perkara setahun, perkiraan kasarnya Mahkamah Agung membutuhkan empat puluh delapan kilometer persegi Gudang untuk menyimpan arsip putusan. Hal ini juga diperparah dengan iklim yang lembap dan masalah hama menjadikan kertas cepat rusak hanya dalam beberapa tahun.[14]

Kedua, terhadap akses disebabkan oleh para hakim itu sendiri. Para hakim Indonesia biasanya menjaga catatan mereka begitu ketat seolah-olah yang mereka jaga itu adalah perhiasan mahkota. Sehingga hakim itu tidak akan membiarkan anggota masyarakat atau profesi hukum begitu saja putusan putusan mereka.[15]

  1. Perkara-perkara tidak bernilai Yurisprudensi

Pertanyaan yang paling penting dari banyaknya perkara di Mahkamah Agung adalah bagaimana dan atas dasar apa Mahkamah Agung menyeleksi perkara perkara tersebut? Perkara-perkara yang dipilih untuk diterbitkan haruslah merupakan putusan yang tegas  menyangkut undang-undang dan dapat melengkapi undang-undang menurut pandangan Mahkamah Agung. Putusan-putusan itu harus bisa di jadikan “panutan”, yang berarti bahwa putusan-putusan tersebut harus mempunyai kualitas prediktif: harus bisa memberi tahu masyarakat luas bagaimana Mahkamah Agung akan menerapkan hukum dalam semua perkara serupa yang mungkin timbul di masa datang. Kualitas panutan dan prediktif inilah yang memberi Mahkamah Agung kekuasaan pembuat hukum.[16]

Dari penjelasan di atas, mekanisme seleksi putusan-putusan Mahkamah Agung menjadi sangat penting bagi pembuatan hukum melalui putusan pengadilan. Tetapi mekanisme ini tidak berjalan dengan baik di Mahkamah Agung. Mekanisme yang harusnya dijalani dengan prosedur yang berimbang dan objektif, justru dijalani dengan subyektif dan dijalankan sesuka hati. Hasilnya adalah bahwa perkara perkara yang dipilih untuk diterbitkan sama sekali tidak bisa dijadikan acuan dan pada dasarnya tidak mempunyai kualitas prediktif.[17] Penyebabnya lagi-lagi adalah tumpukan perkara di Mahkamah Agung. Tidak adanya syarat-syarat pembatasan dalam perkara kasasi dengan sendirinya akan membanjiri Mahkamah Agung dengan perkara.[18]

Hal ini diperburuk dengan pergeseran fungsi kasasi. Fungsi pengadilan kasasi untuk menjaga kesatuan penerapan hukum menimbulkan adanya konsekuensi kewenangan bagi MA untuk memeriksa dan mengawasi apakah penerapan hukum dari putusan pengadilan bawahan sudah tepat (judex jurist) sehingga menghindarkan terjadinya inkonsistensi. Namun dalam kenyataannya, pijakan MA dalam memutus perkara telah bergeser dari masalah judex jurist ke masalah judex factie. MA lebih memilih untuk memastikan penyelesaian permasalahan hukum melalui perkara individual dibandingkan dengan menjaga kesatuan penerapan hukum secara nasional demi meningkatkan kepastian dan keadilan bagi orang banyak. Hal ini membuat MA dibanjiri oleh perkara. Semua sumber daya Hakim Agung untuk memeriksa perkara dengan target utama penuntasan tunggakan, tanpa melihat keahlian atau latar belakang hakim. Pada akhirnya , hal ini akan membuat menurunnya kualitas putusan MA dan putusan-putusannya pun kehilangan nilai yurisprudensinya.[19] Perkara-perkara yang amar putusannya ditolak atau tidak dapat diterima dan tidak disertai dengan pertimbangan hukum yang baik, jelas tidak membuat orang tertarik untuk mengkajinya dan memanfaatkannya.

 

Melemahnya Penggunaan Data Putusan di Fakultas Hukum

Melemahnya penggunaan data putusan di Fakultas Hukum terlihat dari materi ajar yang diajarkan kepada mahasiswa. Penggunaan putusan pengadilan yang terdapat di dalam materi ajar adalah putusan-putusan lama dan itupun tidak diputus di Indonesia. Hal inilah yang membuat materi pengajaran mahasiswa hukum stagnan pada era tertentu. Contohnya saja kasus Aliran Listrik yang diputus oleh Hoge Raad pada tanggal 23 Mei 1921. Putusan tersebut memang putusan yang cukup menarik dari segi objek dan pertimbangan hakim yang dibuat. Tetapi kondisi yang terdapat di dalam putusan tersebut sudah tidak relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini, sehingga sangat kecil kemungkinan kasus tersebut terulang lagi.

Sebagai contoh, kuliah-kuliah tentang hukum adat, khususnya waris adat, akan mengajarkan kepada kita bagaimana sistem waris adat di Indonesia. Pengajaran akan seputar hak perempuan dalam waris adat di Indonesia yang biasanya lebih kecil daripada lelaki. Hal ini juga kerap dibahas dalam kuliah-kuliah tentang pluralisme hukum. Kemudian akan dipaparkan sebuah yurisprudensi tahun 1961 yang menyimpangi hukum adat tersebut dan kerap digunakan sampai sekarang, yaitu yurisprudensi No.179/K/ST/1961 tentang warisan adat di tanah Batak Karo. Putusan tersebut memperhitungkan anak perempuan sebagai ahli waris dan mendapatkan bagian yang sama dengan anak laki-laki terhadap harta kekayaan bapaknya (orang tuanya). Dari Yurisprudensi tersebut terlihat bahwa secara yuridis anak perempuan adalah ahli waris, hak waris anak laki-laki dan anak perempuan tidak dibedakan, namun kenyataannya dalam masyarakat Batak Toba anak perempuan bukan ahli waris apalagi mempunyai hak untuk mendapatkan harta warisan bapaknya (orang tuanya). Pengajaran hanya sebatas itu. Padahal jika kita memang menjadikan putusan Mahkamah Agung sebagai variabel penting dalam pembahasan di kelas, masih terdapat banyak putusan yang terbaru dan bisa digunakan. Sebagai contoh Putusan No. 1048K/Pdt/2012. Pada intinya perkara ini merupakan sengketa tanah waris antara Penggugat dan Para Tergugat di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur. Judex Factie pada Pengadilan Tinggi Kupang menggunakan hukum adat setempat sebagai per t imbangan hukumnya, yaitu:

“Walaupun Penggugat adalah ahli waris dari orang tuanya yang bernama JERMIAS NDOEN tersebut, akan tetapi menurut kewarisan hukum adat di Nusa Tenggara Timur khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao dikenal Sistem kewarisan Patrilineal Murni yang berarti yang berhak mewaris atau menerima warisan adalah anak laki-laki dan apabila dalam satu keluarga tidak mempunyai anak laki-laki maka keluarga tersebut untuk melanjutkan keturunannya harus mengangkat anak laki-laki saudaranya yang dikenal dengan “DENDI ANAK KELAMBI” dan dalam perkara ini Penggugat adalah seorang perempuan maka berdasarkan hukum adat yang berlaku di wilayah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, Penggugat tidak mempunyai kapasitas mengajukan gugatan tanah warisan tersebut,  sehingga gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”

Namun kemudian , Mahkamah Agung membatalkan putusan tingkat pertama tersebut dengan menggunakan dasar hak asasi manusia, dimana wanita memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam warisan. Berikut pertimbangan hukum Mahkamah Agung:

“Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut di atas, dapat dibenarkan, Judex Factie/ Pengadilan Tinggi Kupang yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao salah dalam menerapkan hukum karena pertimbangan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku, yaitu Pasal 17 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 179 K/Sip/1961 tanggal 11 November 1961 yang menyatakan bahwa hak waris perempuan disamakan dengan laki- laki.  Artinya, hukum adat yang tidak sesuai dengan perkembangan hukum dalam masyarakat, seperti hukum adat yang tidak mengakui hak perempuan setara dengan kedudukan laki-laki, tidak dapat lagi dipertahankan.”

Contoh lainnya adalah sebagaimana telah disebutkan pada bab pertama penggunaan kasus cerobong asap dalam diktat-diktat perkuliahan di fakultas hukum di Indonesia adalah salah satu gejala dari stagnansi pengajaran hukum di Indonesia. Keputusan Pengadilan Tinggi di Colmar Perancis tertanggal 2 Mei 1855 tersebut masih dipakai dalam diktat-diktat pengajaran tentang perbuatan melawan hukum saat ini. Padahal jika pihak kampus mengikuti perkembangan putusan putusan Mahkamah Agung, Putusan Mahkamah Agung No. 1829 K/Pdt/2010 bisa menggantikan kasus cerobong asap tersebut.

Pada intinya kasus ini adalah sebuah sengketa antara pemilik restoran Club Deruzzi di Bandung dengan Pemilik sebuah lapangan golf Mountain View Golf Club. Restoran dan Lapangan Golf ini terletak bersebelahan. Masalah muncul ketika pemilik lapangan golf tersebut memasang sebuah billboard dan menanam bambu di sepanjang bangunan restoran, sehingga menghalangi pengunjung restoran dalam menikmati pemandangan. Atas dasar tersebut pemilik restoran menggugat pemilik lapangan golf atas dasar perbuatan melawan hukum. Dalam gugatannya, pemilik restoran meminta kepada hakim untuk memerintahkan tergugat untuk membongkar bambu dan billboard tersebut, serta membayar ganti rugi. Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam amarnya menyatakan menolak gugatan ini dan putusan ini diperkuat oleh Pengadilan Tinggi di tingkat banding. Pengadilan menganggap billboard tersebut telah secara hukum sebagai reklame, selain itu menurut Judex Facti tergugat juga telah secara sukarela membongkar billboard tersebut. Putusan tersebut dikasasi oleh penggugat dengan alasan bahwa walaupun sah sebagai reklame, tapi tidak memenuhi unsur estetika, serta menghalangi pemandangan dan sirkulasi udara. Oleh karenanya, tergugat layak dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum. Pada pertimbangan hukum dalam kasus tersebut, Mahkamah Agung menyatakan:

  • Bahwa Judex Factie kurang cermat dan kurang dalam pertimbangannya (onvoeldoende gemotiveerd) dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, terutama tentang keberadaan pergola dan billboard yang oleh Penggugat didalilkan telah menutupi sebagian view/pandangan dari bangunan milik Penggugat dibagian Gym / Fitness dan kolam renang;
  • Bahwa berdasarkan keterangan saksi Suratman dan saksi Ngadiman, menyatakan bahwa pemasangan billboard milik Dago Pakar yang berada di belakang PT. Deruzzi, lantai dasar di area kolam renang menghalangi pemandangan;
  • Bahwa walaupun dalam putusan Judex Facti dipertimbangkan bahwa billboard, tanaman pohon bambu telah dibongkar dan dihapuskannya tulisan “kecuali untuk tamu golf” pada tanda larangan parkir serta pembongkaran patok tanah pada lapangan golf oleh pekerja pada kavling Penggugat maka pihak Tergugat telah melakukan pemenuhan gugatan Penggugat secara sukarela dan karenanya maka tidak ada masalah lagi antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi pertimbangan Judex Facti tersebut tidak didasarkan pada fakta, karena pada waktu dilakukan pemeriksaan setempat ternyata hal-hal tersebut diatas keadaannya masih tetap seperti pada saat gugatan diajukan yaitu Billboard, Pergola, Portal ataupun hal-hal lain yang diajukan dalam gugatan sampai saat ini masih tetap tegak berdiri dan belum dilaksanakan pembongkaran oleh Tergugat;
  • Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Penggugat telah berhasil membuktikan sebagian dalil gugatannya bahwa Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, oleh karena itu Tergugat dihukum untuk membongkar tanda larangan parkir, Pergola, Billboard, Portal dan Pohon Bambu yang ditanam oleh Tergugat secara melawan hukum.

Dalam kasus ini, Mahkamah Agung telah menafsirkan menghalangi pemandangan sebagai perbuatan melawan hukum. Jika kampus mengikuti perkembangan putusan Mahkamah Agung tentu dosen tidak perlu lagi untuk menggunakan putusan cerobong asap yang berasal dari pertengahan abad 18 tersebut untuk menafsirkan perbuatan melawan hukum.

Kasus-kasus yang terdapat di dalam masyarakat Indonesia saat ini tidak terdokumentasi dengan baik di dalam materi ajar di Fakultas Hukum.  Sehingga menjadi wajar apabila mahasiswa Fakultas Hukum kurang memahami hukum dari sudut pandang kasus yang terjadi saat ini. Dan menjadi wajar pula apabila mahasiswa Fakultas Hukum tidak memiliki pola pikir yang progresif terhadap hukum Indonesia. Pola pikir progresif inilah yang sebetulnya sangat dibutuhkan untuk perkembangan hukum, khususnya di Indonesia. Pola pikir progresif akan membawa hukum sesuai dengan tujuannya: keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Tujuan itu dihadapkan pada dinamika masyarakat yang sangat cepat sehingga hukum selalu tertinggal. Perkembangan hukum modern yang semakin berwatak teknologi tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai soal dalam masyarakat karena lebih menekankan pada struktur rasional, prosedur,  dan format formal. Hukum tidak dapat ditegakkan hanya dengan menerapkan peraturan begitu saja, tetapi juga harus menimbang nilai dan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh hukum, yang tidak mudah dibaca dalam peraturan. Di sinilah hukum dimaknai tidak semata-mata sebagai teknologi, melainkan juga sarana mengekspresikan nilai dan moral. Hukum tidak dapat didekati secara utuh hanya dari ilmu hukum positif.[20] Hal inilah yang sampai saat ini kurang menjadi penekanan dalam metode pengajaran di Fakultas Hukum. Oleh karena itu pendokumentasian putusan pengadilan dalam materi ajar di Fakultas Hukum menjadi sangat penting mengingat urgensi yang sudah sangat mendesak belakangan ini.

Peluang bagi Pemanfaatan Data Putusan dan Tantangan

Era ketertutupan pengadilan yang membuat putusan pengadilan tidak menjadi pembahasan yang penting di fakultas hukum sebagaimana telah disebutkan dalam bab-bab sebelumnya memiliki peluang yang baik belakangan ini. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari perkembangan teknologi informasi Mahkamah Agung dalam 10 tahun terakhir. Mahkamah Agung telah mencatatkan prestasi dalam mengunggah putusan ke dalam web dalam rangka keterbukaan informasi publik. Data per 16 April 2013 mencatat bahwa Mahkamah Agung telah mengunggah 464.954 putusan dalam web Mahkamah Agung.[21]

Prestasi ini jelas patut diapresiasi. Namun, banyaknya jumlah putusan yang diunggah ini tidak diseleksi dengan baik dan hanya diklasifikasi dalam klasifikasi yang sangat luas. Hal ini membuat pengguna kesulitan dalam mencari putusan yang dibutuhkan. Sebagai ilustrasi, terlampir di bawah ini adalah screenshoot dari web putusan Mahkamah Agung terkait dengan putusan kasus-kasus pidana khusus. Mahkamah Agung hanya membagi kasus-kasus pidana khusus menjadi berikut (dilingkari merah):

  1. Korupsi
  2. Pencucian Uang
  3. Anak
  4. Lingkungan
  5. Perikanan
  6. HAM
  7. Narkotika
  8. Terorisme

Klasifikasi-klasifikasi tersebut tidak diikuti dengan klasifikasi yang lebih spesifik sehingga akan menyulitkan masyarakat hukum untuk mencari putusan yang dibutuhkan. Misalnya jika kita sedang mencari kasus korupsi yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa, maka kita harus mengecek satu-satu 1190 putusan kasus korupsi (dilingkari kuning). Hal ini yang juga membuat masyarakat hukum enggan memanfaatkan data putusan.

gambar2.png

Strategi Mendorong Pemanfaatan Data Putusan dalam Pengajaran Hukum

Strategi penting kemudian adalah yang harus dibangun adalah bagaimana membuat kampus menjadi pusat pengkajian yurisprudensi Mahkamah Agung. Langkah-langkahnya adalah merevitalisasi peran pusat dokumentasi hukum dalam kampus agar tidak hanya mengumpulkan putusan-putusan lama yang usang, tetapi juga selalu mengikuti perkembangan yurisprudensi Mahkamah Agung. Data-data putusan ini tentu tidak dibiarkan begitu saja atau tentu jangan seperti Mahkamah Agung yang mengunggah banyak putusan namun namun tidak diklasifikasi dalam bentuk yang lebih spesifik sehingga menyulitkan dosen atau mahasiswa untuk mencari data putusan tertentu. Pusat dokumentasi hukum semestinya membangun sistem informasi data putusan dengan klasifikasi yang lebih detail untuk memudahkan pencarian data.

Terdapat beberapa media sistem informasi berbentuk situs yang berisi indeks putusan Mahkamah Agung yang bisa dijadikan contoh seperti:

gambar3.png

gambar4.png

 

Jika kita melihat di luar negeri, klasifikasi dan indeksasi putusan juga dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat hukum sesuai topik yang diangkat kelompok-kelompok tersebut. Seperti contohnya di bawah ini dimana kelompok yang peduli dengan hukum perburuhan membuat web yang berisi index putusan-putusan terkait hak-hak pekerja.

gambar5.png

gambar6.png

Universitasnya pun membuat hal yang sama dan lebih lengkap. Seperti yang dilakukan oleh Universitas Cornell ini:

gambar7.png

gambar8.png

Jika data putusan sudah disediakan oleh pusat dokumentasi hukum dan tersedia dalam sistem informasi dengan baik, maka data-data putusan tersebut dapat dimasukkan dalam buku ajar. Pengajaran ilmu hukum berbasiskan putusan ini diharapkan dapat mendorong diskursus hukum di kalangan praktisi hukum. Semakin sering data putusan digunakan oleh praktisi, maka perdebatan argumentasi hukum dalam persidangan akan semakin tajam, yang juga akan menghasilkan putusan hakim dengan argumentasi hukum yang baik. Putusan hakim dengan pertimbangan dan argumentasi yang baik tentunya akan menjadi preseden dalam perkara sejenis dan juga dapat kembali digunakan pada pembahasan di ruang kelas Universitas.

 

Kesimpulan

Kasus-kasus yang terdapat di dalam masyarakat Indonesia saat ini tidak terdokumentasi dengan baik di dalam materi ajar di Fakultas Hukum. Sehingga menjadi wajar apabila mahasiswa Fakultas Hukum kurang memahami hukum dari sudut pandang kasus yang terjadi saat ini. Dan menjadi wajar pula apabila mahasiswa Fakultas Hukum tidak memiliki pola pikir yang progresif terhadap hukum Indonesia. Pola pikir progresif inilah yang sebetulnya sangat dibutuhkan untuk perkembangan hukum, khususnya di Indonesia.

Dengan adanya putusan-putusan yang tersedia di pusat dokumentasi hukum dan tersedia dalam sistem informasi dengan baik, maka data-data putusan tersebut dapat dimasukkan dalam buku ajar. Pengajaran ilmu hukum berbasiskan putusan ini diharapkan dapat mendorong diskursus hukum di kalangan praktisi hukum. Semakin sering data putusan digunakan oleh praktisi, maka perdebatan argumentasi hukum dalam persidangan akan semakin tajam, yang juga akan menghasilkan putusan hakim dengan argumentasi hukum yang baik. Putusan Hakim dengan pertimbangan dan argumentasi yang baik tentunya akan menjadi preseden dalam perkara sejenis dan juga dapat kembali digunakan pada pembahasan di ruang kelas Universitas.

[1] Dian Rosita, Pemanfaatan Putusan untuk Mendorong Konsistensi Hukum dan Perbaikan

Kebijakan, Indonesian Institute for Independent Judiciary Presentation, 2013.

[2] Victor Immanuel W. Nalle, “Konstruksi Moralitas dalam Hukum melalui Diskursus”, dimuat di dalam Refleksi dan Rekonstruksi Ilmu Hukum, Yogyakarta: Thafa Media, 2012, hlm. 145-168.

[3] “Penemuan Hukum oleh Hakim Indonesia”, http://fhuk.unand.ac.id/in/kerjasama-hukum/menuartikeldosen-category/950-penemuan-hukum-oleh-hakim-indonesia-article.html diakses pada tanggal 30 Agustus 2013 pukul 10.44.

[4] Ibid

[5] Sebastiaan Pompe, “Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung”, Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, 2012, hlm. 604.

[6] Ibid., Hal. 600

[7] Ibid., Hal. 605

[8] Martin Shapiro, “Courts: A Comparative and Political Analysis”, Chicago: University of Chicago Press, 1981. hlm. 126.

[9] Sebastiaan Pompe, Op.Cit., hlm. 606.

[10] Ibid,. hlm. 607.

[11] Ibid,. hlm. 610.

[12] Ibid,. hlm. 616.

[13] Gregory Churchill, “The Developmnet of Legal Information System in Indonesia: Problems and Progress to Date, Van Vollenhoven Institute for Law and Administration in Non-Western Contries Research Reports 2”, Leiden: Van Vollenhoven Institute, 1992, hlm. 1.

[14] Sebastiaan Pompe, Op.Cit., hlm. 617.

[15] Ibid., hlm. 619.

[16] Ibid., hlm. 623.

[17] Ibid., hlm. 623.

[18] Ibid., hlm. 318.

[19] Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, ”Konsep Ideal Peradilan Indonesia”, Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, 2010, hlm. 8.

[20] Janedjri M. Gaffar, “Memahami Hukum Progresif”, Koran Sindo, 14 Februari 2013, http://nasional.sindonews.com/read/2013/02/14/18/717543/memahami-hukum-progresif.

[21] Lihat http://www.pembaruanperadilan.net.

 

Tulisan ini pernah dipublikasikan dalam publikasi MaPPI FHUI Fiat Justitia, Vol. 1, No. 4 November 2013, http://mappifhui.org/2016/02/04/fiat-justitia-vol-1-no-4-november-2013/

Iklan