Dalam Kongres Pendidikan Pertama Tahun 1946 yang diadakan di Surakarta sempat muncul sikap “anti Negara” dan otonomi dari Negara dalam pengelolaan pendidikan. Apakah hal tersebut masih relevan hingga kini? Apa latar belakang sosial politik yang melatarbelakangi munculnya sikap tersebut? Bagaimana kemudian salah satu founding fathers kita, Ki Hajar Dewantara, berpendapat terkait hal tersebut?

Peran Negara Negara: Negara Nasional atau Negara Kolonial?

Hal yang tidak boleh dilupakan adalah pengertian “Negara” saat itu adalah Negara Kolonial, bukan Negara seperti saat ini, apalagi saat itu Indonesia baru benar-benar merdeka. Sehingga munculah ide dan usul otonomi pengelolaan dalam dunia pendidikan dan lepas dari campur tangan Negara. Sekali lagi, perlu ditegaskan disini otonomi disini adalah otonomi dari Negara kolonial, bukan Negara seperti sekarang ini.

Semangat “anti-Negara” tersebut ditanggapi sebagai berikut oleh Ki Hajar Dewantara, yang juga salah satu pendiri bangsa (founding fathers) sebagai berikut:

Kongres pada tahun 1946 boleh dikata semata-mata diliputi suasana semangat revolusi nasional, lebih tegas : semangat anti Belanda. Andjuran saja untuk menempatkan bahasa Belanda disamping bahasa-bahasa lainnya, ditolak secara mentah-mentah. Nama Belanda sekali-kali tidak boleh disebut. (Buku Karja KH Dewantara yang diterbitkan oleh Taman Siswa pada Tahun 1962)

Dari apa yang ditulis Ki Hajar Dewantara tersebut, suasana kongres adalah menolak eksistensi Negara dan menginginkan otonomi, dalam hal ini keinginan otonomi dari Negeri Kolonial Belanda.

Namun, kemudian Ki Hajar Dewantara juga menulis:

Boleh diharapkan, bahwa kongres jang akan diadakan nanti tahun jang akan datang ini, akan dapat lebih baik daripada jang sudah-sudang, karena kini pergeseran antara apa jang disebut “Kolonial” dan “Nasional” semestinja sudah tidak ada lagi. (idem)

Dari pendapat tersebut, Ki Hajar menyatakan Negara lah yang memiliki peran sentral dalam menyelenggarakan pendidikan. Ki Hajar dalam Kata Pengantar dalam “Dunia Pendidikan” Tahun 1945, juga sudah menegaskan bahwa:

Pemerintah kita kini adalah Pemerintah Nasional. Kita Pertjaja bahwa beratlah kewadjiban serta pertanggungan-djawab Pemerintah Republik kita dalam soal pembangunan pendidikan dan pengadjaran seperti yang tergambar (idem, Hal 166).

Dalam sebuah Pidato Radio tanggal 6 April 1945 di Jakarta juga Ki Hajar menyatakan :

Memang sebenarnja tidak akan Indonesia dapat merdeka, djika bukan bangsa kita sendiri jang menjelenggarakan segala usaha Negara merdeka. (idem, Hal. 162)

Sebelumnya, pada rapat IV Panitia “Adat dan Tatanegara Dahulu” pada tanggal 15 Januari 1943 Ki Hajar Dewantara menyampaikan pidato sebagai berikut:

Hendaknjalah pemerintah sendiri mendirikan sekolah-sekilah jang tjukup untuk seluruh rakjat jang ingin bersekolah dan sangat banjak djumlahnja itu. Tjaranja boleh diatur dengan berangsur-angsur, tetapi hendaklah setjepat-tjepatnya. Kalau sekolah-sekolah partikelir sudah dapat dioper djadi sekolah negeri, kita kaum guru partikelir bersedia untuk menjerahkan diri kepada Pemerintah. (idem, Hal. 144)

Pendapat Ki Hajar di atas sekali lagi menegaskan pandangan beliau bahwa Negara lah yang memiliki peran sentral dalam penyelenggaraan pendidikan. Ki Hajar yang seorang guru Taman Siswa, sekolah anti-Negara (kolonial), bahkan menyatakan bersedia untuk bergabung dengan Negara dalam menyelenggarakan pendidikan, selama Negara itu adalah Negara Nasional, bukan Negara Kolonial. Ki Hajar pun menyarankan institusi pendidikan swasta yang dioper menjadi institusi pendidikan yang diselenggarakan oleh Negara, bukan sebaliknya.

Dalam pidato pembukaan Kongres Pendidikan Antar Indonesia pada tanggal 20-24 Djuli 1949 di Jogjakarta, Ki Hajar Dewantara menyatakan :

Kadang-kadang masih terdengar suara bertanja : Apakah pendidikan diserahkan kepada Pemerintah, karena kira sekarang sudah merdeka; tidak lagi dikuasai oleh Pemerintah Pendjadjah? (idem, Hal. 187). Kemudian Ki Hajar melanjutkan menyatakan: karena pemerintahlah jang tetap berkewadjiban menyelenggarakan pendidikan bagi rakjat seluruhnja (idem. Hal. 188)

Ki Hajar juga secara tidak langsung menyatakan ketidaksetujuannya apabila pendanaan pendidikan diserahkan kepada aktor non-negara, seperti pengusaha. Beliau menyatakan:

Pendidikan dan pengadjaran itu adalah usaha untuk waktu yang lama, usaha on long term jang nantinja akan akan memberi keuntungan tidak bagi para jang mengusahakan, tetapi untuk orang-orang lain, walaupun anak tjutju kita sendiri. Dalam usaha pendidikan dan pengadjaran, para pengusaha tidak minta, tapi memberi. (Idem, Hal. 186)

Filosofi ini jelas tidak sejalan dengan filosofi kebanyakan pengusaha yang menginginkan keuntungan secara cepat.

Terkait jumlah institusi pendidikan, Ki Hajar Dewantara menyatakan harusnya Negara membuat institusi pendidikan lebih banyak daripada yang dibuat aktor Non-Negara. Sebuah kondisi dimana institusi pendidikan yang didirikan oleh Negara lebih sedikit dibanding institusi yang dibuat oleh Non-Negara disebut sebagai kondisi yang mengecewakan bagi Ki Hajar Dewantara. Bila sekarang di Negara kita institusi pendidikan yang didirikan oleh Negara lebih sedikit dibandingkan institusi pendidikan yang didirikan oleh aktor non-Negara, lantas apa bedanya saat ini dengan zaman kolonial dahulu? Pada pidato pada Rapat Besar Gerakan PUTERA (Pusat Tenaga Rakjat) tanggal 9 Maret 1945 di Jakarta, Ki Hajar menyatakan:

Pada djaman jang lampau seringkali kita dengar kesombongan dari orang-orang Belanda jang membangga-banggakan adanja sekolah tinggi, dua di Djakarta dan satu di Bandung, tetapi keadaan itu sebenarnja harus memalukan; karena di dalam 350 tahun memerintah rakjat jang 60 djita djiwanja, hanja mempunyai tiga buah sekolah vak tinggi, itu sebenarnja sangat mengetewakan. Tambah pula ketjewanja, djika diingat, bahwa anak-anak dari rakjat murba, dari rakjat djelata, sebenarnja tak ada kemungkinan memasuki sekolah-sekolah tinggi itu, karena sekolah-sekolah rakjat djauh daripada mentjukupi djumlahnja, pula amat rendah tingkatan pengadjaranja, hingga tak mungkinlah anak-anak keluaran sekolah rakjat itu dapat meneruskan peladjarannja. Untuk dapat terus beladjar anak-anak harus bersekolah pada HIS, tetapi menurut azasnja, sekolah HIS itu hanja untuk orang-orang prijaji, lagipula sangat sedikit djumlanja, sehingga tidak mentjukupi pula. Tentang djumlah sekolah-sekolah HIS itu patutlah diingat, bahwa di negeri kita itu lebih banjak HIS partikelir daripada HIS kepunjaan negeri. Bukankah ini mengtjewakan? (idem, Hal. 147)

 

Prinsip Pengelolaan Pendidikan oleh Negara menurut Ki Hajar

Namun, meskipun Ki Hajar memposisikan Negara dalam posisi yang amat sentral, Ki Hajar tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip pengajaran dan pendidikan sebagai berikut: (1) Djanganlah menjatukan apa jang tidak dapat dipersatukan; (2) Djanganlah menjatukan apa jang tidak perlu dipersatukan; (3) Kesatuan dalam dasar dan azas, dalam pokok-pokoknja tujukuplah, bahkan itulah satu-satunja sjarat untuk dapat menggalang persatuan jang kokoh dan abadi. (idem, Hal. 188)

Selain itu, Ki Hajar juga mewanti-wanti kita untuk mengawasi birokrasi yang menjalankan penyelenggaraan pendidikan, bukan dengan memotongnya dengan menyatakan otonomi pengelolaan:

Oleh karena kadang-kadang masih nampak gerak-gerik di dalam Kementerian Pengadjaran jang berbau colonial atau bersifat bureaucratisch seakan-akan tidak ada revolusi nasional dan revolusi sosial jang mengharuskan pembalikan dalam segala urusan pendidikan dan pengadjaran djuga. (Idem)

 

Kesimpulan

Dari uraian di atas tegaslah bahwa Ki Hajar Dewantara, salah satu founding fathers Negara kita memposisikan Negara dalam posisi yang sentral dalam melakukan pengelolaan pendidikan, namun Ki Hajar juga tetap “mengingatkan” Negara bahwa kebebasan akademik adalah prinsip utama yang harus tetap dipegang teguh, tanpa perlu memisahkan Negara dalam pengelolaan pendidikan (otonomi pengelolaan pendidikan).

Sumber gambar: http://s3images.coroflot.com/user_files/individual_files/large_532827_gwbfsle0b4qje2smhkerkgayo.jpg

Iklan