(Tulisan dibuat bersama dengan Arsil dan saya)

 

Sistem hukum Indonesia sebenarnya sudah menyediakan instrumen yang berfungsi membantu MA dalam menjalankan fungsi menjaga kesatuan hukum. Sayangnya, instrumen tersebut tidak efektif lantaran masalah struktural dan konseptual.

Fungsi menjaga kesatuan hukum tidak bisa dibebankan hanya  pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dalam lingkungannya. Sebab Mahkamah Agung hanya dapat menjaga kesatuan hukum dari putusan-putusan pengadilan yang berada dibawahnya sepanjang para pihak yang bersengketa mengajukan upaya hukum kasasi atas putusan tersebut. Andaikata  lahir suatu putusan pengadilan  mengandung kesalahan penerapan hukum, dan  para pihak tidak mengajukan  upaya hukum maka MA tidak dapat melakukan koreksi atas kesalahan tersebut. Jika demikian hal yang terjadi, maka diperlukan suatu sistem yang berfungsi  menjaga kesatuan hukum.

Dalam konteks ini sebenarnya sistem hukum Indonesia telah menyediakan instrumen hukum yang berfungsi  membantu MA menjalankan fungsi menjaga kesatuan hukum, yaitu Kasasi Demi Kepentingan Hukum (KDKH). Wewenang untuk menggunakan instrumen ini hanya dimiliki oleh Jaksa Agung , baik dalam perkara-perkara pidana  , perdata maupun Tata Usaha Negara (TUN).

Secara ringkas KDKH adalah upaya hukum yang diberikan oleh UU kepada Jaksa Agung untuk meluruskan putusan Pengadilan Tingkat Pertama maupun Banding yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) yang  mengandung kesalahan penerapan hukum atau pertanyaan hukum (question of law) yang penting bagi perkembangan hukum, yang apabila diputus oleh MA dapat menjadi suatu yurisprudensi (putusan-putusan Hakim terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap dan diikuti oleh para hakim atau badan peradilan lain dalam memutus perkara atau kasus yang sama”) baru. Namun berbeda dengan kasasi biasa, KDKH pada dasarnya hanya untuk kepentingan hukum semata, bukan untuk kepentingan dari para pihak yang bersengketa, sehingga tidak mengikat bagi para pihak yang bersengketa.

KDKH merupakan warisan  sistem hukum Belanda yang tetap dianut, atau setidaknya selalu dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum acara. Bahkan, di masa awal kemerdekaan RI, KDKH diatur dalam UUD RIS 1949.

Dalam sejarahnya instrumen hukum ini hanya beberapa kali digunakan oleh Jaksa Agung. Tercatat jumlah permohonan KDKH tak lebih dari 10 permohonan umumnya dalam perkara pidana, dan i paling banyak dimohonkan  sebelum tahun 1970an. Instrumen hukum ini terakhir  digunakan pada tahun 1989 atas putusan Praperadilan yang mengabulkan Praperadilan atas penyitaan. KDKH yang diajukan oleh Jaksa Agung pada saat itu bertujuan untuk mengkoreksi putusan tersebut serta memperjelas status  penyitaan dalam lingkup Praperadilan.  Sebab menurut KUHAP ganti rugi atas penyitaan yang tidak sah termasuk lingkup Praperadilan, namun sah tidaknya penyitaanitu sendiri tidak disebutkan sebagai lingkup dari Praperadilan. Oleh MA permohonan KDKH tersebut dikabulkan dan MA membatalkan putusan Praperadilan tersebut. MA juga sekaligus mempertegas bahwa sah tidaknya  penyitaan tidak termasuk  dalam lingkup Praperadilan. Meski demikianputusan MA tersebut tidak membatalkan akibat hukum dari putusan Praperadilan itu sendiri, melainkan hanya menjadi preseden terhadap permohonan serupa di masa yang akan datang.

Dalam bidang perdata maupun TUN instrumen hukum KDKH tidak pernah digunakan oleh Jaksa Agung. Padahal telah menjadi rahasia umum bahwa sangat banyak putusan perdata maupun Tata Usaha  Negara yang telah inkracht di tingkat Pertama atau Banding  yang mengandung kesalahan penerapan hukum. Jiika dibiarkan tentunya kondisi ini dapat merusak kesatuan penerapan hukumdan sangat berdampak pada kewibawaan hukum maupun kekuasaan kehakiman itu sendiri.

 

Mengapa KDKH tidak efektif?

Pertanyaan ini sepertinya sangat jarang menjadi wacana hukum di Indonesia mengingat evaluasi atas ketidakefektifan ini mungkin tidak pernah dilakukan. Di sisi lain, meski nyaris tidak pernah digunakan lagi pada kenyataannya instrumen ini tetap dipertahankan. Seakan dibiarkan antara ada dan tiada, hidup segan mati tak hendak. Semisal dalam UU MA yaitu UU No. 5 Tahun  2004 dan UU No. 3 Tahun 2009, ketentuan yang mengatur kewenangan Jaksa Agung untuk mengajukan KDKH khususnya untuk perkara perdata dan TUN tidak dihapuskan. Bahkan dalam RUU KUHAP instrumen hukum ini juga tetap dipertahankan keberadaannya.

Keberadaan instrumen hukum ini sebenarnya sangat penting, setidaknya dengan konsep MA sebagai peradilan Kasasi yang berlaku saat ini. Sebab, fungsi kasasi itu sendiri adalah untuk menjaga kesatuan serta perkembangan hukum, khususnya melalui kasus-kasus konkret. Jika dioptimalkan instrumen ini juga dapat berdampak pada berkurangnya arus perkara yang masuk ke MA.

Dalam perkara pidana yang jumlahnya mencapai 40% dari total perkara yang masuk ke MA setiap tahunnya, hampir 30 % dari perkara tersebut merupakan perkara kasasi atas putusan bebas yang sebenarnya menurut KUHAP tidak dapat diajukan kasasi. Hal ini sebenarnya merupakan konsekuensi dari “terobosan hukum” yang dilakukan oleh Kejaksaan dan MA beserta Menteri Kehakiman pada masa Orde Baru yang membolehkan permohonan kasasi yang diajukan Kejaksaan atas putusan bebas. Padahal, pada saat itu seharusnya yang dilakukan oleh Jaksa Agung adalah mengajukan KDKH., sehingga koreksi atas kesalahan putusan majelis tingkat banding saat itu tetap dapat dilakukan tanpa harus menimbulkan ekses seperti yang terjadi saat ini. Dengan demikian jika selanjutnya terdapat putusan-putusan bebas yang diduga bermasalah, maka Kejaksaan Agung akan sangat selektif menentukan putusan  yang perlu dimohonkan KDKH, karena permohonan KDKH semata-mata untuk kepentingan hukum dan bukan untuk penghukuman.

Jika dikaji secara mendalam, problem ketidakefektifan KDKH sebenarnya sangat mendalam dan struktural, tidak semata permasalahan kehendak atau political will  baik dari Kejaksaan atau MA.

Di negara asalnya, instrumen hukum ini sebenarnya tidak dimiliki oleh Kejaksaan sebagai lembaga penuntutan, melainkan dimiliki oleh Parket bij de Hoge Raad (Kejaksaan pada MA). Lembaga ini berwenang untuk memberikan pendapat hukum  kepada MA dalam setiap perkara kasasi, mengajukan cassatie in het belang der wet (Kasasi Demi Kepentingan Hukum)  serta menjadi ‘penuntut’ dalam kasus dugaan pelanggaran berat oleh hakim yang dapat berakibat pada pemberhentian jabatan. Lembaga ini tidak memiliki fungsi penuntutan sebagaimana dimiliki oleh Kejaksaan Agung, dengan pengecualian khusus untuk kejahatan berat yang dilakukan oleh Keluarga Kerajaan atau pejabat negara yang penuntutannya dilakukan hanya di hadapan MA. Sekilas memang terkesan bahwa lembaga yang dipimpin oleh seorang Procureur Generaal (secara gramatikal artinya Jaksa Agung) dan beranggotakan Advocat Generaal  tersebut serupa dengan Kejaksaan  Agung di Indonesia. Namun sesungguhnya sangat berbeda, sebab lembaga ini tidak berwenang melakukan penuntutan pidana pada umumnya, karena hal itu menjadi kewenangan Jaksa yang berada dibawah Menteri Kehakiman.

Dengan kata lain sebenarnya UU telah menggabungkan dua institusi yang dalam sistem hukum Belanda memiliki fungsi yang berbedake dalam satu institusi Kejaksaan Agung. Indikasi lain yang menunjukkan hal ini misalnya terlihat juga dalam UU MA khususnya Pasal 44 ayat (2), yang menyebutkan bahwa Jaksa Agung dalam jabatannya dapat memberikan pendapat hukum dalam perkara kasasi pidana, yang berbeda dengan pendapat hukum (memori/kontra memori kasasi) dari Jaksa Penuntut Umum yang diatur dalam KUHAP. Kewenangan Jaksa Agung ini serupa dengan kewenangan Advice yang dimiliki oleh Procureur-Generaal dan Advocat-Generaal pada Hoge Raad. Lagi-lagi, serupa dengan KDKH, kewenangan memberikan pendapat hukum ini nyatanya juga tidak berjalan efektif.

Masih perlukah KDKH?

Pertanyaan ini tentunya sangatlah dilematis. Secara konseptual instrumen hukum ini tetap diperlukan, karena merupakan instrumen penting yang dapat menopang fungsi MA dalam menjaga kesatuan hukum dan melakukan perkembangan hukum. Di sisi lain, dalam prakteknya instrumen ini hampir tidak pernah dipergunakan.

Untuk mengefektifkan instrumen ini diperlukan perubahan struktural dalam sistem peradilan Indonesia, setidaknya dengan memindahkan kewenangan atas instrumen ini kepada institusi di luar Kejaksaan Agung atau merombak struktur Kejaksaan Agung itu sendiri.

Di sisi lain, jika instrumen ini dianggap tidak diperlukan lagi, maka hal tersebut harus diikuti dengan perubahan struktural dan konseptual terhadap fungsi dari Mahkamah Agung itu sendiri. Apakah MA tetap akan dipertahankan sebagai institusi yang berfungsi untuk menjaga kesatuan hukum dan melakukan pengembangan hukum, atau fungsi lainnya.

Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut, namun lebih untuk menggambarkan bahwa problem MA atau dunia peradilan kita yang ada saat ini sebenarnya sangatlah mendasar. Tidak hanya menyangkut internal birokkasi di Mahkamah Agung, perilaku hakim dan lain sebagainya, namun sistem hukum dan struktur kekuasaan kehakiman itu sendiri secara keseluruhan.

(Arsil & Yura Pratama)

 

*tulisan ini pernah diterbitkan di Majalah Tempo, tanggal 26 Juli 2010

Iklan