Tanggung jawab negara di bidang pendidikan begitu besar, yakni menjamin agar warga negaranya cerdas dan memperoleh akses pendidikan. Bagaimana jika kemudian biaya pendidikan menjadi mahal, sulit diakses, dan motif ekonomi menjadi dasar utama penyelenggaraan pendidikan? Dengan kata lain, Pemerintah mereduksi peran pendidikan dan mendorongnya supaya lebih berorientasi pasar dan diskriminatif? Tentu itu berarti negara telah gagal menjalankan misinya yang menjadi alasan ia dibentuk.

Pemerintah memang tidak boleh mengurangi peran dan tanggung jawabnya di bidang pendidikan. Pemerintah selaku pelaksana negara memiliki kewajiban konstitusional untuk tetap mengurus pendidikan, termasuk penyelenggaraan pendidikan. Negara memiliki kewajiban mengurus segala hal yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak untuk melahirkan sebuah kesejahteraan di tengah rakyat Indonesia, termasuk pendidikan.

UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (selanjutnya disebut UU Dikti) justru melanggar cita-cita negara tersebut dan menjauhkan negara untuk menjalankan tanggung jawabnya dalam memenuhi hak atas pendidikan warga negara sesuai dengan cita-cita Konstitusi.

Otonomi Pengelolaan Pendidikan: Bentuk Pembangkangan Putusan Pengadilan

UU yang disahkan pada 10 Agustus 2012 ini membangkitkan kembali roh UU Badan Hukum Pendidikan yang telah dibatalkan oleh MK pada tanggal 31 Maret 2010 yang lalu. Hal ini bisa dilihat dalam Putusan MK Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009. MK dalam putusannya Paragraf [3.37] Hal. 388 menyatakan:

…oleh karena itu apakah betul bahwa ada hubungan kausal fungsional antara otonomi pengelolaan pendidikan formal dengan mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila, artinya apakah untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut secara mutlak harus diperlukan otonomi pengelolaan pendidikan formal, atau dengan kata lain otonomi pengelolaan pendidikan formal merupakan conditio sine qua non bagi pencapaian tujuan pendidikan. Hal yang dapat dipertanyakan juga apakah otonomi pengelolaan pendidikan formal merupakan sebuah keharusan yang diamanatkan oleh UUD 1945…

Dari petikan putusan di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan: (1) MK sebenarnya tidak yakin apakah otonomi pengelolaan pendidikan mutlak diperlukan untuk meningkatkan mutu pendidikan Indonesia, (2) MK juga mempertanyakan apakah ada hubungan kausal antara otonomi pengelolaan pendidikan dengan tujuan pendidikan nasional, (3) MK mempertanyakan apakah otonomi pengelolaan pendidikan merupakan amanat UUD 1945 atau hanya sebatas spekulasi semata.

Kesimpulan putusan MK ini telah jelas mematahkan argumentasi pembuat kebijakan bahwa otonomi pengelolaan pendidikan adalah segala-segalanya untuk dunia pendidikan. Sayangnya, pembuat kebijakan masih mencantumkan prinsip otonomi pengelolaan pendidikan ini dalam UU Dikti.

Dalam Naskah Akademik, dokumen resmi yang berisi alasan-alasan dibuatnya sebuah UU, tujuan utama dibuatnya UU Dikti ialah untuk mendorong otonomi pengelolaan pendidikan. Hal ini dapat dilihat dalam Bab V Penutup Naskah Akademik RUU Pendidikan Tinggi (Halaman 50-51). Pada bagian tersebut tertulis:

Untuk memenuhi perintah UU Sisdiknas dan memulihkan kondisi perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi yang telah memiliki kemandirian, yang telah berhasil diwujudkan selama hampir satu dasawarsa, maka perlu dibentuk undang-undang yang mampu mewujudkan kemandirian perguruan tinggi.

Pasal 62 ayat (1) menyatakan Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma. Pasal ini semakin jelas jika membaca Pasal 65 yang berbunyi: (1) Otonomi pengelolaan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 meliputi bidang akademik dan bidang nonakademik, (2) Otonomi pengelolaan di bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan Tridharma, (3) Otonomi pengelolaan di bidang nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan: a. organisasi; b. keuangan; c. kemahasiswaan; d. ketenagaan; dan e. sarana prasarana.

Pada poin otonomi ini menjadi jelas bahwa perdebatan tentang apakah otonomi atau tidaknya sebuah institusi pendidikan, termasuk institusi pendidikan tinggi, sudah muncul sejak proses uji materiil UU Badan Hukum Pendidikan dan MK pun sudah mengambil putusan atas perdebatan tersebut sebagaimana telah disebutkan di atas, yang kemudian diingkari oleh para pembuat UU Pendidikan Tinggi.

 

Bagaimana Otonomi Pengelolaan Pendidikan Merugikan Peserta Didik?

Perdebatan lain yang muncul adalah pencarian dana secara mandiri yang dilakukan oleh institusi pendidikan tinggi. Terkait hal ini, MK dalam putusannya Paragraf [3.38] menyatakan bahwa:

Tidak banyak kesempatan usaha yang terbuka bagi BHP untuk mendapatkan dana di luar pemasukan jasa pendidikan yang diterima langsung dari peserta didik. Persaingan pasar usaha cukup ketat, dan kalau saja terdapat peluang, hanya usaha dalam skala kecil saja yang dapat dimasuki oleh BHP karena usaha skala besar yang padat modal dan teknologi telah menjadi lahan perusahaan besar. Dalam keadaan tidak adanya kepastian sumber dana yang bisa didapat oleh sebuah BHP maka sasaran yang paling rentan adalah peserta didik yaitu dengan cara menciptakan pungutan dengan nama lain di luar biaya sekolah atau kuliah yang akhirnya secara langsung atau tidak langsung membebani peserta didik

Dapat dikatakan bahwa MK tidak melihat peluang bagi institusi pendidikan untuk mencari dana secara mandiri. Kalaupun ada, peluang itu sangat kecil dan pada akhirnya peserta didik yang akan dikorbankan. Namun sayangnya, Pemerintah dan DPR memasukkan kembali pasal yang memberikan institusi pendidikan tinggi wewenang untuk “berusaha”. Pasal 65 ayat (3) huruf f menyatakan bahwa PTN berbadan hukum memiliki wewenang yang salah satunya mendirikan badan usaha dan mengembangkan dana abadi.

Dengan uraian tersebut, jenis usaha yang paling mungkin dilakukan oleh Institusi Pendidikan Tinggi yang dikelola secara otonom adalah dengan memfokuskan diri pada pengelolaan aset secara fisik–non akademik. Ketidakpastian sumber dana BHP hanya akan membebani peserta didik dengan biaya kuliah tinggi. Karena institusi pendidikan menjadikan iuran dari peserta didik sebagai sumber pemasukan utama. Tingginya biaya kuliah akan mempersempit akses atas pendidikan tinggi bagi sejumlah besar masyarakat.

Dengan demikian otonomi pengelolaan pendidikan tinggi niscaya melahirkan pelanggaran hak atas pendidikan.

asasi

Founding Fathers mendorong Otonomi Pengelolaan Pendidikan; Sebuah Muslihat

Bagi kalangan yang pro otonomi pengelolaan pendidikan tinggi dalam UU Pendidikan Tinggi, otonomi merupakan cita-cita para para pendiri bangsa. Pendapat demikian muncul didasarkan pada hasil Kongres Pendidikan Pertama Tahun 1946 yang diadakan di Surakarta yang disebut-sebut mendukung otonomi pengelolaan pendidikan.[1] Benarkah demikian?

Konteks otonomi yang tidak boleh dilupakan adalah pengertian “negara” yang dibicarakan pada Kongres tersebut adalah Negara Kolonial, bukan negara seperti saat ini. Saat Kongres Pendidikan Pertama itu Indonesia baru benar-benar merdeka, lepas dari kolonial. Sehingga munculah ide dan usul otonomi pengelolaan dalam dunia pendidikan dan lepas dari campur tangan negara kolonial. Jadi konteksnya adalah otonomi pengelolaan pendidikan yang membebaskan dari pengaruh negara kolonial, bukan negara seperti sekarang ini.

Semangat “anti-negara” semestinya harus dilihat secara kontekstual. Pada zaman paska kemerdekaan, pemilahan dari apa yang disebut “Nasional” dan “Kolonial” menjadi relevan karena Indonesia mengalami transisi paska kolonial. Semangat “anti-negara” pada masa itu adalah semangat “anti-kolonial”, tidak dalam pengertian “anti-nasional”. Ki Hadjar Dewantara pernah mencatat soal ini:

Boleh diharapkan, bahwa kongres jang akan diadakan nanti tahun jang akan datang ini, akan dapat lebih baik daripada jang sudah-sudah, karena kini pergeseran antara apa jang disebut “Kolonial” dan “Nasional” semestinja sudah tidak ada lagi.

Dari pendapat tersebut, Ki Hajar menyatakan negaralah yang memiliki peran sentral dalam menyelenggarakan pendidikan. Ki Hajar dalam “Kata Pengantar” buku Dunia Pendidikan Tahun 1945, menegaskan kembali bahwa:

Pemerintah kita kini adalah Pemerintah Nasional. Kita Pertjaja bahwa beratlah kewadjiban serta pertanggungan-djawab Pemerintah Republik kita dalam soal pembangunan pendidikan dan pengadjaran seperti yang tergambar (idem, Hal 166).

Pendapat Ki Hajar di atas sekali lagi menegaskan bahwa negaralah yang memiliki peran sentral dalam penyelenggaraan pendidikan. Ki Hajar yang seorang guru Taman Siswa, sekolah anti-Negara (kolonial), bahkan menyatakan bersedia untuk bergabung dengan negara dalam menyelenggarakan pendidikan, selama Negara itu adalah Negara Nasional, bukan Negara Kolonial. Ki Hajar pun menyarankan institusi pendidikan swasta yang dioper menjadi institusi pendidikan yang diselenggarakan oleh Negara, bukan sebaliknya.

 

Kesimpulan

UU Pendidikan Tinggi secara substansial telah melangkahi putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (Putusan MK Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009) yang berarti pelanggaran terhadap Konstitusi Negara Republik Indonesia. Tidak hanya itu, UU Pendidikan Tinggi juga telah menyimpangi pemikiran Founding Father (Ki Hajar Dewantara) yang mengamanahkan negara berperan aktif dalam pengelolaan institusi pendidikan.

Dari kesimpulan-kesimpulan tersebut, jika Mahkamah Konstitusi konsisten dengan putusannya yang terdahulu, UU Pendidikan Tinggi yang mendorong otonomi pengelolaan kampus ini akan kembali dibatalkan dan dinyatakan bertentangan dengan Konstitusi.

Bahan dan Literatur:

Dewantara, Ki Hajar. Kumpulan Karja Ki Hajar Dewantara, Yogyakarta: Taman Siswa, 1962

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009

Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi


[1] Dalam persidangan Judicial Review di Mahkamah Konstitusi tanggal 21 Februari 2013, Sofyan Efendi (Ahli Pemerintah) menyatakan penyusunan UU PT dalam rangka memperbaiki pendidikan di Indonesia. Berdasarkan risalah sidang-sidang BPUPKI dan PPKI, kata dia, dihasilkan pandangan bahwa perlu diberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada perguruan tinggi nasional. Menurutnya juga, hal ini disampaikan pula di Kongres Nasional Pendidikan Ke II yang diselenggarakan di Surakarta  pada 4 dan 6 Agustus 1945. Lihat  http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Beritas&id=8138

*tulisan ini pernah diterbitkan di Buletin Asasi Edisi Mei-Juni 2013. Link : http://elsam.or.id/article.php?act=content&id=2578&cid=403&lang=in#.UmSufPkvmzs

Iklan