Memang sebenarnja tidak akan Indonesia dapat merdeka, djika bukan bangsa kita sendiri jang menjelenggarakan segala usaha Negara merdeka. (Kumpulan Karya Ki Hajar Dewantara, diterbitkan Taan Siswa, Tahun 1962, Hal 162). Merujuk pada kata-kata Ki Hajar tersebut, yang juga founding fathers Negara Indonesia, Negara harus berperan penting dan sentral dalam penyelenggaraan pendidikan, termasuk penyelenggaraan Pendidikan Tinggi. Dukungan terhadap pembentukan Badan Hukum dalam tulisan “Alasan PTN Harus Berbadan Hukum” (Kompas, 25 Juni 2013) dan “Otonomi BHPT Publik” (Kompas, 26 Juni 2013) justru mereduksi peran Negara dalam menjalankan kewajiban konstitusionalnya.

images

Corporate Veil pada Badan Hukum

Badan hukum dalam sebuah hubungan hukum dapat menjadi subyek hukum. Subyek hukum  ini tidak dapat dimiliki oleh subyek hukum lainnya. Artinya, badan hukum memiliki kehidupan mandiri yang terlepas dari para pemiliknya atau pemegang sahamnya (dalam perseraoan terbatas). Sebagai badan hukum mandiri, entitas ini memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan para pemiliknya.

Harry Farrar dalam bukunya Company Law (London: Donington Press, 1970),  menyatakan bahwa kekayaan badan hukum tidak dan bukan dimiliki oleh para pemiliknya. Sebuah badan hukum bukan milik siapa-siapa karena sudah diberikan suatu standi persona in judicio pada saat ia memperoleh pengesahan dari departemen yang bersangkutan.

Dari penjelasan di atas, badan hukum, termasuk badan hukum yang diatur dalam UU Pendidikan Tinggi, senantiasa dikaitkan dengan prinsip corporate veil (selubung perusahaan) yang memiliki ciri pertanggungjawaban terbatas bagi para pemiliknya (pemegang saham dalam perseroan terbatas). Prinsip pertanggungjawaban terbatas (limited liability) menghendaki minimnya peran pemilik dalam memonitor dan mengawasi jalannya perusahaan dan memberikan kebebasan kepada pengelola untuk menjalani perusahaan. A. James Barnes dalam bukunya Law for Business (Indiana: McGraw-Hill, 2000) menyatakan bahwa dengan prinsip corporate veil tersebut pemilik sebuah badan hukum dapat mempengaruhi jalannya perusahaannya hanya sebatas memilih direktur (pimpinan badan hukum) dan mengubah AD/ART sebuah badan hukum sesuai batas kewenangannya. Pemilik tidak memiliki kekusaan untuk membuat keputusan manajerial.

Lebih jauh, Barnes menyatakan bahwa jika pemilik tidak puas dengan manajemen sebuah badan hukum, mereka hanya bisa mengganti pengelola badan hukum tersebut. Barnes kemudian menegaskan bahwa dengan prinsip corporate veil tersebut pemilik sebuah badan hukum hanya memiliki sedikit kewenangan. Bahkan secara normal, kewenangan pemilik hanyalah pemilihan pengelola badan hukum.

Corporate Veil yang Mengurangi Peran Negara dalam Pemenuhan Pendidikan

Pasal 65 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa:

Penyelenggaraan otonomi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dapat diberikan secara selektif berdasarkan evaluasi kinerja oleh Menteri kepada PTN dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum atau dengan membentuk PTN badan hukum untuk menghasilkan Pendidikan Tinggi bermutu.

Kemudian dalam ayat (3) nya dinyatakan bahwa  PTN badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki: a. kekayaan awal berupa kekayaan negara yang dipisahkan kecuali tanah; b. tata kelola dan pengambilan keputusan secara mandiri; c. unit yang melaksanakan fungsi akuntabilitas dan transparansi; d. hak mengelola dana secara mandiri, transparan, dan akuntabel; e. wewenang mengangkat dan memberhentikan sendiri Dosen dan tenaga kependidikan; f. wewenang mendirikan badan usaha dan mengembangkan dana abadi; dan g. wewenang untuk membuka, menyelenggarakan, dan menutup Program Studi.

Kemudian dalam penjelasan Pasal 65 ayat (4) dinyatakan bahwa PTN badan hukum merupakan PTN yang sepenuhnya milik negara dan tidak dapat dialihkan kepada perseorangan atau swasta.

Dari pasal-pasal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 jika sebuah PTN diberikan status badan hukum maka PTN berbadan hukum tersebut merupakan milik Negara.

Kata-kata “milik Negara” inilah yang kemudian menjadi ambigu, seolah-olah dengan kampus yang berbadan hukum Negara sudah cukup bertanggung jawab atas penyelenggaraan kewajiban konstitusionalnya dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi berkualitas dan dapat diakses oleh warga Negara.

Bila hal ini kita kaitkan dengan tulisan di awal, konsekuensi diberikannya status badan hukum pada kampus PTN artinya kekayaan kampus tidak dan bukan dimiliki oleh Negara, hal ini sudah terkonfirmasi dalam pasal 65 ayat (3) huruf a di atas. Konsekuensinya adalah kampus PTN yang sudah diberi status bukan milik siapa-siapa, termasuk bukan milik Negara.

Katakanlah benar milik Negara, sejauh mana Negara bisa “bertanggung jawab”? Kembali merujuk pada tulisan di awal, pertanggungjawaban Negara sangat terbatas karena berdasarkan doktrin corporate veil dalam sebuah badan hukum, tanggung jawab sepenuhnya ada berada di dalam kampus itu sendiri. Bila merujuk pada Barnes di tulisan, Negara sebagai “pemilik” dapat mempengaruhi jalannya kampus hanya sebatas memilih pimpinan kampus (rektor) dan mengubah AD/ART kampus sesuai batas kewenangannya.

Bagaimanakah jika Negara tidak puas akan pengelolaan sebuah kampus PTN berbadan hukum? Kembali pada pendapat Barnes, Negara hanya bisa mengganti pengelola kampus tersebut. Lantas bagaimana jika pengelola tidak mampu mengelola kampus PTN berbadan hukum dan merugikan kampus? Hal ini belum diatur dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Tidak ada aturan dalam UU tersebut yang menyatakan tanggung jawab pribadi rektor dan pimpinannya bila menjalankan sebuah kampus dengan itikad tidak baik. Hal ini membuktikan tidak ada akuntabilitas dalam UU No. 12 Tahun 2012. Padahal jika kita melihat Pasal 97 UU No. 40 Tahun 2007 ayat (1) menyatakan bahwa Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan. Kemudian dikatakan berikutnya bahwa pengurusan tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab (ayat (2)) dan bila ada direksi yang lalai, beritikad buruk dan tidak bertanggungjawab maka kerugian perusahaan menjadi tanggung jawab pribadi direksi (ayat (3)). Pengaturan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan perbandingannya dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas akan menjadikan pimpinan-pimpinan kampus PTN berbadan hukum menjadi raja-raja kecil dengan kekuasaan besar dan tanpa kontrol.

Kesimpulan

Artikel “Alasan PTN Harus Berbadan Hukum” (Kompas, 25 Juni 2013) dan “Otonomi BHPT Publik” (Kompas, 26 Juni 2013) yang menyatakan tetap ada tanggung jawab Negara dengan pembentukan badan hukum jelas sebuah kekeliruan.  Jika kembali pada prinsip corporate veil  sebagaimana telah diuraikan di atas, tanggung jawab Negara akan berkurang dalam pemenuhan hak atas pendidikan tinggi. Atau apakah tanggung jawab Negara dalam pemenuhan hak atas pendidikan hanya sebatas penunjukan rektor dan pembentukan AD/ART saja? Itukah yang diinginkan oleh konstitusi Negara Republik Indonesia?

Iklan