-Tulisan lama, sebelum UU Bantuan Hukum disahkan, tapi mungkin masih relevan untuk mengkritisi RUU yang sekarang ini-

Masih teringat dalam benak kita bagaimana wajah pasrah nenek Minah yang duduk di kursi pesakitan dalam ruang sidang. Wajah pasrah selalu menghiasi hari-hari nenek Minah ketika ia dituduh melakukan pencurian atas 3 buah kakao. Sangat sepele, namun  kepasrahan nenek minah akan sebuah proses hukum yang dia hadapi dialami oleh banyak orang yang menghadapi hal yang sama. Kepasrahan tersebut tanpa sadar akan membuat seseorang tersebut tidak lagi memiliki persamaan di hadapan hukum. Kepasrahan yang lahir karena kebutaan akan hukum membuat seseorang akan mudah diecehkan atas nama hukum. Padahal persamaan di hadapan hukum merupakan sebuah hak asasi manusia yang tertera dalam konstitusi negara RI.

Atas kondisi tersebut, lahirlah sebuah gagasan untuk membuat sebuah Undang-Undang Bantuan Hukum menegaskan bahwa hak atas bantuan hukum merupakan bagian dari hak asasi manusia. Pada rapat paripurna tanggal 25 Mei 2010 kemarin, DPR telah mengesahkan RUU Bantuan Hukum ini sebagai RUU inisiatif DPR.

Pertanyaan mendasar: bagaimanakah negara memenuhi hak tersebut?

Perkembangan pembahasan UU ini memang berputar di wilayah kelembagaan dan pendanaan. DPR sebagai inisiator UU ini menempatkan negara sebagai pemberi bantuan hukum secara langsung. Dimana negara akan membuka sebuah komisi bantuan hukum untuk memfasilitasi masyarakat kepada pengacara yang siap memberikan bantuan hukum. Meskipun independen,  komisi ini akan menjadi bagian dari birokrasi negara. UU yang dipersiapkan Badan Legislasi ini juga tidak mengakomodir lembaga-lembaga  bantuan hukum inisiatif masyarakat yang sudah ada selama ini. Namun, perdebatan ini terus berlanjut. Kalangan lain menempatkan negara sebagai pihak yang mengalokasikan dana untuk orang miskin agar dapat mengakses bantuan hukum. Lembaga yang dibentuk negara untuk melakukan bantuan hukum hanya berfungsi sebagai regulator, pembuat sertifikasi dan pengawas, tidak menjalankan fungsi bantuan hukum secara langsung.

Sebagai perbandingan, di Australia dikenal 4 pihak yang menyelenggarakan bantuan hukum yaitu: Legal Aid Commisions, Community Legal Centre yang merupakan inisiatif masyarakat, Pelayanan Hukum Masyarakat Pribumi yang didanai oleh pemerintah persemakmuran, dan Pendampingan probono oleh pengacara secara privat. (Goldie, 2007) Di Afrika Selatan, lembaga negara yang memberikan bantuan hukum disebut sebagai Legal Aid Board. (Mlambo, 2007)

Memang apa yang telah disebutkan di atas masih merupakan sebuah permulaan dari proses pembahasan lebih lanjut di DPR. Namun, kita sudah dapat menarik kesimpulan bahwa nampaknya bentuk kelembagaan atau penganggaran untuk bantuan hukum dan komisi yang mengaturnya dalam berbagai bentuknya dianggap menjadi hal yang paling penting dalam pemenuhan hak atas bantuan hukum.

Kendatipun demikian, terdapat hal lain dari yang luput dari perhatian pembuat kebijakan. Pembuat kebijakan berpikir masyarakat tidak dapat mengakses haknya atas bantuan hukum disebabkan karena tidak adanya lembaga yang mengaturnya dan tidak optimalnya pendanaan dari negara untuk memfasilitasi pemberian bantuan hukum. Padahal ada sebab lain yang dapat dikatakan laten yang menyebabkan hak atas bantuan hukum tidak dapat terakses dengan baik, yaitu sistem yang dibangun oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) itu sendiri.

KUHAP mengenal 2 bentuk pemberian bantuan hukum: bantuan hukum yang menjadi tanggung jawab negara dalam pemberiannya dan yang tidak dibebankan pada negara. Bantuan hukum yang bukan merupakan tanggung jawab negara merujuk pada pengaturan pasal 54 KUHAP yang mengatakan:

guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.”

Sedangkan yang menjadi tanggung jawab negara disebutkan dalam Pasal 56yaitu:

“(1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. (2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.”

Pengaturan di atas membuat hak atas bantuan hukum, yang terkait erat dengan persamaan hak di hadapan hukum, menjadi parsial. Negara hanya bertanggung jawab sebatas bagi mereka yang terkena hukuman di atas 5 tahun. Pasal ini erat kaitannya dengan pasal 21 ayat (4) KUHAP  yaitu

“(4) Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pembenian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal: a.tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih”

Dengan kebolehan polisi sebagai penyidik untuk melakukan upaya paksa penahanan yang sangat riskan pelanggaran hak asasi manusia. Karenanya dibutuhkan sebuah pendampingan hukum untuk memastikan agar hak-hak asasi manusia si tersangka tidak terlanggar ketika penahanan dilakukan. Bahkan hak atas bantuan hukum itu dipersempit lagi. Bila ia tinggal di daerah yang tidak memiliki advokat atau pengacara dan mendapat ancaman hukuman lebih dari 5 tahun tapi di  bawah 15 tahun dapat dipertimbangkan untuk tidak diberikan bantuan hukum. Bantuan hukum benar-benar wajib bagi mereka yang diancam pidana lebih dari 15 tahun walau di daerah itu tidak memiliki advokat. Artinya Negara baru benar-benar melakukan kewajibannya untuk memberikan bantuan hukum di daerah-daerah pelosok bila seseorang diancam dengan ancaman lebih dari 15 tahun penjara. Dalam penjelasan pasal 56 ayat (1) KUHAP dikatakan:

“Menyadari asas peradilan yang wajib dilaksanakan secara sederhana, cepat dan dengan biaya ringan serta dengan pertimbangan bahwa mereka yang diancam dengan pidana kurang dari lima tahun tidak dikenakan penahanan kecuali tindak pidana tersebut dalam pasal 21 ayat (4) huruf b, maka untuk itu bagi mereka yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih, tetapi kurang dari lima belas tahun, penunjukan penasihat hukumnya disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan tersedianya tenaga penasihat hukum di tempat itu.”

Pengaturan di atas dapat  menimbulkan pertanyaan: berapa banyak akhirnya orang yang tidak mendapatkan haknya atas bantuan hukum di daerah yang jarang sekali advokatnya?  Hal ini membuktikan KUHAP tidak benar-benar konsisten memberikan bantuan hukum.

Di sisi lain, bagi tersangka yang terkena tuduhan kejahatan dengan ancaman di bawah 5 tahun dianggap tidak perlu diberikan bantuan hukum karena tindakan kejahatan ini tidak diikuti dengan ancaman penahanan. Namun, pada realitanya penahanan tetap dilakukan pada mereka yang terkena kasus hukum dengan ancaman hukuman kurang dari 5 tahun.

Hal ini disebabkan dengan syarat penahanan yang sangat lemah. Syarat penahanan memang telah diatur dalam pasal 21 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa penahanan dilakukan dengan syarat : (1) adanya bukti permulaan yang cukup (2) diduga akan merusak dan menhilangkan alat bukti (3) mengulangi tindakan kejahatan. Tetapi syarat-syarat ini hanya disandarkan pada kondisi subjektif si penyidik dan menjadi kewenangan mutlak penyidik untuk menentukan apakah seseorang akan ditahan atau tidak sehingga penahanan terus terjadi terhadap kasus-kasus seperti ini. Padahal di sisi lain, pengaturan KUHAP menyatakan kasus seperti ini tidak diperlukan sebuah bantuan hukum.

Sehingga bisa dikatakan bahwa pola abuse of power yang akan terjadi dalam setiap proses penahanan untuk kasus di bawah 5 tahun adalah penahanan dilakukan berdasarkan pemikiran subjektif si penyidik padahal si tersangka tidak diberikan bantuan hukum karena KUHAP memang tidak menganggap itu perlu. Padahal, seharusnya bantuan hukum diberikan kepada semua tersangka yang tidak mampu membiayai pengacara dan dalam menjalani proses hukumnya dikenai tindakan penahanan yang rawan pelanggaran HAM.

Kelemahan lain adalah kewajiban Negara dalam memberikan bantuan hukum bagi orang yang tidak mampu sebagaimana diatur dalam pasal 56 KUHAP tersebut tidak diikuti oleh sebuah konsekuensi hukum jika kewajiban tersebut gagal dipenuhi oleh Negara. Kata-kata ‘wajib’ sedianya dapat menimbulkan sebuah konsekuensi hukum bila bantuan hukum tidak diberikan pada tersangka dengan karakteristik pasal 56. Namun, ternyata KUHAP tidak menjelaskan apa konsekuensi hukum atas kegagalan negara dalam menjalankan kewajiban tersebut.

Tidak adanya konsekuensi ini berujung pada seringnya pelanggaran hak atas bantuan hukum ini. Bantuan hukum sebagai bagian dari due process of law sebagai sebuah prinsip dalam peradilan tidak ditempatkan dalam posisi yang teratas. Padahal di Eropa berdasarkan European Convention setiap negara harus memastikan due process of law ini berjalan dnegan baik, seperti contohnya menyederhanakan birokrasi dan hukum, pendidikan hukum untuk masyarakat, pengembangan penyelesaian sengketa di luar peradilan dan kaitannya dengan bantuan hukum, mengefektifkan pemberian bantuan hukum itu sendiri. Sedangkan di Afrika Selatan pemberian bantuan hukum dapat mengakibatkan perubahan dalam keseluruhan proses hukum yang sedang dijalani oleh seseorang (Flemming, 2007).

Selanjutnya dalam KUHAP, penyediaan bantuan hukum seolah-olah hanya menjadi  tanggung jawab si tersangka, bahkan si advokat itu sendiri. Pasal 69 menyebutkan bahwa:

“penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tatacara yang ditentukan dalam KUHAP.”

Pertanyaannya: bagaimana mungkin si pengacara mengetahui apakah ada seseorang ditahan? Lalu pertanyaan berikutnya bagaimanakah seseorang yang sedang menjalani masa penahanan dan terisolir dari dunia luar bisa menghubungi pengacara? Pada dasarnya yang mengetahui hal tersebut adalah polisi yang memang berhak melakukan upaya paksa. Namun, polisi tidak diberikan kewajiban oleh KUHAP untuk segera menghubungi pengacara bila dia telah menangkap seseorang. Hal ini juga berdasarkan pada hak atas bantuan hukum yang terkait erat dengan hak untuk dipersamakan di hadapan hukum yang merupakan sebuah hak alamiah pemberian Tuhan. Dengan adanya peran aktif dari polisi (negara) dan adanya konsekuensi hukum dari tidak diberikannya bantuan hukum kepada seseorang merupakan sebuah pengakuan bahwa hak atas bantuan hukum adalah bagian dari hak asasi manusia yang lahir secara alamiah pada diri setiap manusia.

Jika para pembuat kebijakan benar-benar berkeinginan untuk memastikan agar bantuan hukum dapat diakses oleh semua orang termasuk orang yang miskin, seharusnya dalam UU Bantuan Hukum yang akan dirumuskan nanti tidak hanya akan mengatur tentang kelembagaan atau penganggaran saja, tapi juga pembenahan akses bantuan hukum itu dalam hukum acara itu sendiri.

Iklan