Corporate Veil pada Kampus Berbadan Hukum dan Tanggung Jawab Negara

Memang sebenarnja tidak akan Indonesia dapat merdeka, djika bukan bangsa kita sendiri jang menjelenggarakan segala usaha Negara merdeka. (Kumpulan Karya Ki Hajar Dewantara, diterbitkan Taan Siswa, Tahun 1962, Hal 162). Merujuk pada kata-kata Ki Hajar tersebut, yang juga founding fathers Negara Indonesia, Negara harus berperan penting dan sentral dalam penyelenggaraan pendidikan, termasuk penyelenggaraan Pendidikan Tinggi. Dukungan terhadap pembentukan Badan Hukum dalam tulisan “Alasan PTN Harus Berbadan Hukum” (Kompas, 25 Juni 2013) dan “Otonomi BHPT Publik” (Kompas, 26 Juni 2013) justru mereduksi peran Negara dalam menjalankan kewajiban konstitusionalnya.

images

Corporate Veil pada Badan Hukum

Badan hukum dalam sebuah hubungan hukum dapat menjadi subyek hukum. Subyek hukum  ini tidak dapat dimiliki oleh subyek hukum lainnya. Artinya, badan hukum memiliki kehidupan mandiri yang terlepas dari para pemiliknya atau pemegang sahamnya (dalam perseraoan terbatas). Sebagai badan hukum mandiri, entitas ini memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan para pemiliknya.

Harry Farrar dalam bukunya Company Law (London: Donington Press, 1970),  menyatakan bahwa kekayaan badan hukum tidak dan bukan dimiliki oleh para pemiliknya. Sebuah badan hukum bukan milik siapa-siapa karena sudah diberikan suatu standi persona in judicio pada saat ia memperoleh pengesahan dari departemen yang bersangkutan.

Dari penjelasan di atas, badan hukum, termasuk badan hukum yang diatur dalam UU Pendidikan Tinggi, senantiasa dikaitkan dengan prinsip corporate veil (selubung perusahaan) yang memiliki ciri pertanggungjawaban terbatas bagi para pemiliknya (pemegang saham dalam perseroan terbatas). Prinsip pertanggungjawaban terbatas (limited liability) menghendaki minimnya peran pemilik dalam memonitor dan mengawasi jalannya perusahaan dan memberikan kebebasan kepada pengelola untuk menjalani perusahaan. A. James Barnes dalam bukunya Law for Business (Indiana: McGraw-Hill, 2000) menyatakan bahwa dengan prinsip corporate veil tersebut pemilik sebuah badan hukum dapat mempengaruhi jalannya perusahaannya hanya sebatas memilih direktur (pimpinan badan hukum) dan mengubah AD/ART sebuah badan hukum sesuai batas kewenangannya. Pemilik tidak memiliki kekusaan untuk membuat keputusan manajerial.

Lebih jauh, Barnes menyatakan bahwa jika pemilik tidak puas dengan manajemen sebuah badan hukum, mereka hanya bisa mengganti pengelola badan hukum tersebut. Barnes kemudian menegaskan bahwa dengan prinsip corporate veil tersebut pemilik sebuah badan hukum hanya memiliki sedikit kewenangan. Bahkan secara normal, kewenangan pemilik hanyalah pemilihan pengelola badan hukum.

Corporate Veil yang Mengurangi Peran Negara dalam Pemenuhan Pendidikan

Pasal 65 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa:

Penyelenggaraan otonomi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dapat diberikan secara selektif berdasarkan evaluasi kinerja oleh Menteri kepada PTN dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum atau dengan membentuk PTN badan hukum untuk menghasilkan Pendidikan Tinggi bermutu.

Kemudian dalam ayat (3) nya dinyatakan bahwa  PTN badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki: a. kekayaan awal berupa kekayaan negara yang dipisahkan kecuali tanah; b. tata kelola dan pengambilan keputusan secara mandiri; c. unit yang melaksanakan fungsi akuntabilitas dan transparansi; d. hak mengelola dana secara mandiri, transparan, dan akuntabel; e. wewenang mengangkat dan memberhentikan sendiri Dosen dan tenaga kependidikan; f. wewenang mendirikan badan usaha dan mengembangkan dana abadi; dan g. wewenang untuk membuka, menyelenggarakan, dan menutup Program Studi.

Kemudian dalam penjelasan Pasal 65 ayat (4) dinyatakan bahwa PTN badan hukum merupakan PTN yang sepenuhnya milik negara dan tidak dapat dialihkan kepada perseorangan atau swasta.

Dari pasal-pasal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 jika sebuah PTN diberikan status badan hukum maka PTN berbadan hukum tersebut merupakan milik Negara.

Kata-kata “milik Negara” inilah yang kemudian menjadi ambigu, seolah-olah dengan kampus yang berbadan hukum Negara sudah cukup bertanggung jawab atas penyelenggaraan kewajiban konstitusionalnya dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi berkualitas dan dapat diakses oleh warga Negara.

Bila hal ini kita kaitkan dengan tulisan di awal, konsekuensi diberikannya status badan hukum pada kampus PTN artinya kekayaan kampus tidak dan bukan dimiliki oleh Negara, hal ini sudah terkonfirmasi dalam pasal 65 ayat (3) huruf a di atas. Konsekuensinya adalah kampus PTN yang sudah diberi status bukan milik siapa-siapa, termasuk bukan milik Negara.

Katakanlah benar milik Negara, sejauh mana Negara bisa “bertanggung jawab”? Kembali merujuk pada tulisan di awal, pertanggungjawaban Negara sangat terbatas karena berdasarkan doktrin corporate veil dalam sebuah badan hukum, tanggung jawab sepenuhnya ada berada di dalam kampus itu sendiri. Bila merujuk pada Barnes di tulisan, Negara sebagai “pemilik” dapat mempengaruhi jalannya kampus hanya sebatas memilih pimpinan kampus (rektor) dan mengubah AD/ART kampus sesuai batas kewenangannya.

Bagaimanakah jika Negara tidak puas akan pengelolaan sebuah kampus PTN berbadan hukum? Kembali pada pendapat Barnes, Negara hanya bisa mengganti pengelola kampus tersebut. Lantas bagaimana jika pengelola tidak mampu mengelola kampus PTN berbadan hukum dan merugikan kampus? Hal ini belum diatur dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Tidak ada aturan dalam UU tersebut yang menyatakan tanggung jawab pribadi rektor dan pimpinannya bila menjalankan sebuah kampus dengan itikad tidak baik. Hal ini membuktikan tidak ada akuntabilitas dalam UU No. 12 Tahun 2012. Padahal jika kita melihat Pasal 97 UU No. 40 Tahun 2007 ayat (1) menyatakan bahwa Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan. Kemudian dikatakan berikutnya bahwa pengurusan tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab (ayat (2)) dan bila ada direksi yang lalai, beritikad buruk dan tidak bertanggungjawab maka kerugian perusahaan menjadi tanggung jawab pribadi direksi (ayat (3)). Pengaturan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan perbandingannya dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas akan menjadikan pimpinan-pimpinan kampus PTN berbadan hukum menjadi raja-raja kecil dengan kekuasaan besar dan tanpa kontrol.

Kesimpulan

Artikel “Alasan PTN Harus Berbadan Hukum” (Kompas, 25 Juni 2013) dan “Otonomi BHPT Publik” (Kompas, 26 Juni 2013) yang menyatakan tetap ada tanggung jawab Negara dengan pembentukan badan hukum jelas sebuah kekeliruan.  Jika kembali pada prinsip corporate veil  sebagaimana telah diuraikan di atas, tanggung jawab Negara akan berkurang dalam pemenuhan hak atas pendidikan tinggi. Atau apakah tanggung jawab Negara dalam pemenuhan hak atas pendidikan hanya sebatas penunjukan rektor dan pembentukan AD/ART saja? Itukah yang diinginkan oleh konstitusi Negara Republik Indonesia?

Iklan

Sengkarut dan Muslihat UU Pendidikan Tinggi

Tanggung jawab negara di bidang pendidikan begitu besar, yakni menjamin agar warga negaranya cerdas dan memperoleh akses pendidikan. Bagaimana jika kemudian biaya pendidikan menjadi mahal, sulit diakses, dan motif ekonomi menjadi dasar utama penyelenggaraan pendidikan? Dengan kata lain, Pemerintah mereduksi peran pendidikan dan mendorongnya supaya lebih berorientasi pasar dan diskriminatif? Tentu itu berarti negara telah gagal menjalankan misinya yang menjadi alasan ia dibentuk.

Pemerintah memang tidak boleh mengurangi peran dan tanggung jawabnya di bidang pendidikan. Pemerintah selaku pelaksana negara memiliki kewajiban konstitusional untuk tetap mengurus pendidikan, termasuk penyelenggaraan pendidikan. Negara memiliki kewajiban mengurus segala hal yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak untuk melahirkan sebuah kesejahteraan di tengah rakyat Indonesia, termasuk pendidikan.

UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (selanjutnya disebut UU Dikti) justru melanggar cita-cita negara tersebut dan menjauhkan negara untuk menjalankan tanggung jawabnya dalam memenuhi hak atas pendidikan warga negara sesuai dengan cita-cita Konstitusi.

Otonomi Pengelolaan Pendidikan: Bentuk Pembangkangan Putusan Pengadilan

UU yang disahkan pada 10 Agustus 2012 ini membangkitkan kembali roh UU Badan Hukum Pendidikan yang telah dibatalkan oleh MK pada tanggal 31 Maret 2010 yang lalu. Hal ini bisa dilihat dalam Putusan MK Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009. MK dalam putusannya Paragraf [3.37] Hal. 388 menyatakan:

…oleh karena itu apakah betul bahwa ada hubungan kausal fungsional antara otonomi pengelolaan pendidikan formal dengan mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila, artinya apakah untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut secara mutlak harus diperlukan otonomi pengelolaan pendidikan formal, atau dengan kata lain otonomi pengelolaan pendidikan formal merupakan conditio sine qua non bagi pencapaian tujuan pendidikan. Hal yang dapat dipertanyakan juga apakah otonomi pengelolaan pendidikan formal merupakan sebuah keharusan yang diamanatkan oleh UUD 1945…

Dari petikan putusan di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan: (1) MK sebenarnya tidak yakin apakah otonomi pengelolaan pendidikan mutlak diperlukan untuk meningkatkan mutu pendidikan Indonesia, (2) MK juga mempertanyakan apakah ada hubungan kausal antara otonomi pengelolaan pendidikan dengan tujuan pendidikan nasional, (3) MK mempertanyakan apakah otonomi pengelolaan pendidikan merupakan amanat UUD 1945 atau hanya sebatas spekulasi semata.

Kesimpulan putusan MK ini telah jelas mematahkan argumentasi pembuat kebijakan bahwa otonomi pengelolaan pendidikan adalah segala-segalanya untuk dunia pendidikan. Sayangnya, pembuat kebijakan masih mencantumkan prinsip otonomi pengelolaan pendidikan ini dalam UU Dikti.

Dalam Naskah Akademik, dokumen resmi yang berisi alasan-alasan dibuatnya sebuah UU, tujuan utama dibuatnya UU Dikti ialah untuk mendorong otonomi pengelolaan pendidikan. Hal ini dapat dilihat dalam Bab V Penutup Naskah Akademik RUU Pendidikan Tinggi (Halaman 50-51). Pada bagian tersebut tertulis:

Untuk memenuhi perintah UU Sisdiknas dan memulihkan kondisi perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi yang telah memiliki kemandirian, yang telah berhasil diwujudkan selama hampir satu dasawarsa, maka perlu dibentuk undang-undang yang mampu mewujudkan kemandirian perguruan tinggi.

Pasal 62 ayat (1) menyatakan Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma. Pasal ini semakin jelas jika membaca Pasal 65 yang berbunyi: (1) Otonomi pengelolaan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 meliputi bidang akademik dan bidang nonakademik, (2) Otonomi pengelolaan di bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan Tridharma, (3) Otonomi pengelolaan di bidang nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan: a. organisasi; b. keuangan; c. kemahasiswaan; d. ketenagaan; dan e. sarana prasarana.

Pada poin otonomi ini menjadi jelas bahwa perdebatan tentang apakah otonomi atau tidaknya sebuah institusi pendidikan, termasuk institusi pendidikan tinggi, sudah muncul sejak proses uji materiil UU Badan Hukum Pendidikan dan MK pun sudah mengambil putusan atas perdebatan tersebut sebagaimana telah disebutkan di atas, yang kemudian diingkari oleh para pembuat UU Pendidikan Tinggi.

 

Bagaimana Otonomi Pengelolaan Pendidikan Merugikan Peserta Didik?

Perdebatan lain yang muncul adalah pencarian dana secara mandiri yang dilakukan oleh institusi pendidikan tinggi. Terkait hal ini, MK dalam putusannya Paragraf [3.38] menyatakan bahwa:

Tidak banyak kesempatan usaha yang terbuka bagi BHP untuk mendapatkan dana di luar pemasukan jasa pendidikan yang diterima langsung dari peserta didik. Persaingan pasar usaha cukup ketat, dan kalau saja terdapat peluang, hanya usaha dalam skala kecil saja yang dapat dimasuki oleh BHP karena usaha skala besar yang padat modal dan teknologi telah menjadi lahan perusahaan besar. Dalam keadaan tidak adanya kepastian sumber dana yang bisa didapat oleh sebuah BHP maka sasaran yang paling rentan adalah peserta didik yaitu dengan cara menciptakan pungutan dengan nama lain di luar biaya sekolah atau kuliah yang akhirnya secara langsung atau tidak langsung membebani peserta didik

Dapat dikatakan bahwa MK tidak melihat peluang bagi institusi pendidikan untuk mencari dana secara mandiri. Kalaupun ada, peluang itu sangat kecil dan pada akhirnya peserta didik yang akan dikorbankan. Namun sayangnya, Pemerintah dan DPR memasukkan kembali pasal yang memberikan institusi pendidikan tinggi wewenang untuk “berusaha”. Pasal 65 ayat (3) huruf f menyatakan bahwa PTN berbadan hukum memiliki wewenang yang salah satunya mendirikan badan usaha dan mengembangkan dana abadi.

Dengan uraian tersebut, jenis usaha yang paling mungkin dilakukan oleh Institusi Pendidikan Tinggi yang dikelola secara otonom adalah dengan memfokuskan diri pada pengelolaan aset secara fisik–non akademik. Ketidakpastian sumber dana BHP hanya akan membebani peserta didik dengan biaya kuliah tinggi. Karena institusi pendidikan menjadikan iuran dari peserta didik sebagai sumber pemasukan utama. Tingginya biaya kuliah akan mempersempit akses atas pendidikan tinggi bagi sejumlah besar masyarakat.

Dengan demikian otonomi pengelolaan pendidikan tinggi niscaya melahirkan pelanggaran hak atas pendidikan.

asasi

Founding Fathers mendorong Otonomi Pengelolaan Pendidikan; Sebuah Muslihat

Bagi kalangan yang pro otonomi pengelolaan pendidikan tinggi dalam UU Pendidikan Tinggi, otonomi merupakan cita-cita para para pendiri bangsa. Pendapat demikian muncul didasarkan pada hasil Kongres Pendidikan Pertama Tahun 1946 yang diadakan di Surakarta yang disebut-sebut mendukung otonomi pengelolaan pendidikan.[1] Benarkah demikian?

Konteks otonomi yang tidak boleh dilupakan adalah pengertian “negara” yang dibicarakan pada Kongres tersebut adalah Negara Kolonial, bukan negara seperti saat ini. Saat Kongres Pendidikan Pertama itu Indonesia baru benar-benar merdeka, lepas dari kolonial. Sehingga munculah ide dan usul otonomi pengelolaan dalam dunia pendidikan dan lepas dari campur tangan negara kolonial. Jadi konteksnya adalah otonomi pengelolaan pendidikan yang membebaskan dari pengaruh negara kolonial, bukan negara seperti sekarang ini.

Semangat “anti-negara” semestinya harus dilihat secara kontekstual. Pada zaman paska kemerdekaan, pemilahan dari apa yang disebut “Nasional” dan “Kolonial” menjadi relevan karena Indonesia mengalami transisi paska kolonial. Semangat “anti-negara” pada masa itu adalah semangat “anti-kolonial”, tidak dalam pengertian “anti-nasional”. Ki Hadjar Dewantara pernah mencatat soal ini:

Boleh diharapkan, bahwa kongres jang akan diadakan nanti tahun jang akan datang ini, akan dapat lebih baik daripada jang sudah-sudah, karena kini pergeseran antara apa jang disebut “Kolonial” dan “Nasional” semestinja sudah tidak ada lagi.

Dari pendapat tersebut, Ki Hajar menyatakan negaralah yang memiliki peran sentral dalam menyelenggarakan pendidikan. Ki Hajar dalam “Kata Pengantar” buku Dunia Pendidikan Tahun 1945, menegaskan kembali bahwa:

Pemerintah kita kini adalah Pemerintah Nasional. Kita Pertjaja bahwa beratlah kewadjiban serta pertanggungan-djawab Pemerintah Republik kita dalam soal pembangunan pendidikan dan pengadjaran seperti yang tergambar (idem, Hal 166).

Pendapat Ki Hajar di atas sekali lagi menegaskan bahwa negaralah yang memiliki peran sentral dalam penyelenggaraan pendidikan. Ki Hajar yang seorang guru Taman Siswa, sekolah anti-Negara (kolonial), bahkan menyatakan bersedia untuk bergabung dengan negara dalam menyelenggarakan pendidikan, selama Negara itu adalah Negara Nasional, bukan Negara Kolonial. Ki Hajar pun menyarankan institusi pendidikan swasta yang dioper menjadi institusi pendidikan yang diselenggarakan oleh Negara, bukan sebaliknya.

 

Kesimpulan

UU Pendidikan Tinggi secara substansial telah melangkahi putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (Putusan MK Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009) yang berarti pelanggaran terhadap Konstitusi Negara Republik Indonesia. Tidak hanya itu, UU Pendidikan Tinggi juga telah menyimpangi pemikiran Founding Father (Ki Hajar Dewantara) yang mengamanahkan negara berperan aktif dalam pengelolaan institusi pendidikan.

Dari kesimpulan-kesimpulan tersebut, jika Mahkamah Konstitusi konsisten dengan putusannya yang terdahulu, UU Pendidikan Tinggi yang mendorong otonomi pengelolaan kampus ini akan kembali dibatalkan dan dinyatakan bertentangan dengan Konstitusi.

Bahan dan Literatur:

Dewantara, Ki Hajar. Kumpulan Karja Ki Hajar Dewantara, Yogyakarta: Taman Siswa, 1962

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009

Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi


[1] Dalam persidangan Judicial Review di Mahkamah Konstitusi tanggal 21 Februari 2013, Sofyan Efendi (Ahli Pemerintah) menyatakan penyusunan UU PT dalam rangka memperbaiki pendidikan di Indonesia. Berdasarkan risalah sidang-sidang BPUPKI dan PPKI, kata dia, dihasilkan pandangan bahwa perlu diberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada perguruan tinggi nasional. Menurutnya juga, hal ini disampaikan pula di Kongres Nasional Pendidikan Ke II yang diselenggarakan di Surakarta  pada 4 dan 6 Agustus 1945. Lihat  http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Beritas&id=8138

*tulisan ini pernah diterbitkan di Buletin Asasi Edisi Mei-Juni 2013. Link : http://elsam.or.id/article.php?act=content&id=2578&cid=403&lang=in#.UmSufPkvmzs

Perubahan KUHAP dalam Yurisprudensi MA: Putusan-Putusan Progresif dalam Bantuan Hukum dan Penyiksaan

 A.      Pengantar

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bagi beberapa pihak sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini. Berbagai kejadian dalam rangka penegakan hukum telah membuktikan KUHAP memiliki banyak kelemahan yang berakibat fatal.[1] Hal ini membuat kelompok masyarakat sipil memandang perlu dibuatnya sebuah KUHAP yang baru yang telah menyesuaikan dengan perkembangan hukum sekarang ini, terutama pasca aturan-aturan Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional.[2] KUHAP baru ini diharapkan disusun berdasarkan norma-norma HAM yang bersentuhan dengan sistem peradilan pidana, baik itu Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik, Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Konvensi Anti Penyiksaan, Konvensi Hak Anak, Konvensi Anti Diskriminasi Rasial, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, dan norma-norma HAM lainnya.[3]

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah: apakah perubahan KUHAP, terutama pada isu Bantuan Hukum dan Penyiksaan, hanya harus melalui Pemerintah dan DPR? Dalam hal ini, perubahan KUHAP kerap melupakan peran Mahkamah Agung, padahal putusan-putusan MA bernilai yurisprudensi dan bisa dijadikan pedoman bagi Pengadilan dalam rangka menjaga kesatuan hukum. Dalam beberapa kasus, Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan-putusan yang merevitalisasi bantuan hukum dan mereduksi penyiksaan karena lemahnya pengaturan dalam KUHAP. Mengubah di sini tentu tidak berarti merevisi UU yang wewenangnya ada pada Pemerintah dan DPR. Mahkamah Agung memperjelas dan menambahkan aturan yang sebelumnya tidak diatur di KUHAP. Hal ini sejalan dengan apa yang didesak oleh kelompok masyarakat sipil yang menginginkan KUHAP memiliki dimensi HAM. Kelemahan yang sering digarisbawahi dalam proses perubahan KUHAP ini adalah Bantuan Hukum dan Penyiksaan.

B.      Bantuan Hukum

Permasalahan bantuan hukum yang utama dari KUHAP adalah tidak adanya akibat hukum/konsekuensi hukum dalam pelanggaran hak atas bantuan hukum. Maksudnya adalah kewajiban negara dalam memberikan bantuan hukum bagi orang yang tidak mampu sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHAP tersebut tidak diikuti oleh sebuah konsekuensi hukum jika kewajiban tersebut gagal dipenuhi oleh negara. Kata-kata ‘wajib’ sedianya dapat menimbulkan sebuah konsekuensi hukum bila bantuan hukum tidak diberikan pada tersangka dengan karakteristik Pasal 56. Namun, ternyata KUHAP tidak menjelaskan apa konsekuensi hukum atas kegagalan negara dalam menjalankan kewajiban tersebut. Padahal, pemberian bantuan hukum merupakan bagian dari due process of law sebagai sebuah prinsip dalam peradilan tidak ditempatkan dalam posisi yang teratas.[4] Akibatnya, pelanggaran kerap dilakukan oleh penyidik dengan tidak memberitahukan hak-hak tersangka dan atau menyediakan bantuan hukum karena penyidik tidak akan dikenai konsekuensi apapun terhadap pelanggarannya tersebut.[5]

Dalam Rancangan KUHAP, usulan untuk konsekuensi hukum ini sudah diajukan.[6] Hal ini merujuk pada Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat No. 21/KPS/1985/PN RP yang memutuskan bahwa Berita Acara Penyidikan tidak sah. Kemudian Pengadilan Negeri Banda Aceh juga membebaskan Tersangka karena BAP dinilai cacat hukum karena Tersangka tidak didampingi Penasehat Hukum pada tingkat penyidikan. Putusan Pengadilan Negeri Blora No. 11/Pid.B/2003/Pengadilan Negeri Blora, yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Yogya dalam Putusan No 03/Pid/PLW/2002/PTY menerima eksepsi Penasehat Hukum para Terdakwa, menyatakan tuntutan JPU tidak dapat diterima dan menghentikan pemeriksaan perkara. Putusan-putusan di atas merupakan putusan yang progresif oleh judex facti, tetapi tidak bernilai yurisprudensi karena tidak dikeluarkan oleh lembaga yang memang memiliki tugas menjaga kesatuan hukum, yaitu Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung sendiri sudah cukup progresif dalam beberapa putusannya terkait bantuan hukum. Beberapa putusan berikut menegaskan hak bantuan hukum sebagai hak asasi seorang terdakwa yang selama ini diatur secara lemah dalam KUHAP:

  1. Putusan No. 936/K/Pid.Sus/2012 atas nama Terdakwa Arief Haryanto

Dalam perkara atas nama Arief Haryanto ini, Mahkamah Agung menyatakan sebagai berikut dalam pertimbangannya:

        Bahwa proses penyidikan tidak dilakukan secara benar menurut hukum acara, karena Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum, pada hal Terdakwa diancam pidana di atas 5 (lima) tahun.

Pertimbangan tersebut diikuti oleh amar sebagai berikut:

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: ARIEF HARIYANTO bin HARI SUSANTO tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 04/PID/2012/PT.SBY., tanggal 3 Pebruari 2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2578/PID.B/2011/PN.SBY., tanggal 21 Nopember 2011;

MENGADILI SENDIRI

Menyatakan Terdakwa ARIEF HARIYANTO bin HARI SUSANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;

Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut.[7]

  1. Putusan No. 2588/K/Pid.Sus/2010 atas nama Terdakwa Frengki dan Yusliadi

Dalam kasus narkotika ini, para Terdakwa yang bernama Frengki dan Yusliadi dituduh membawa ganja. Namun, pada tingkat pertama para Terdakwa diputus bebas dan diperkuat oleh Mahkamah Agung yang salah satu pertimbangannya adalah terkait bantuan hukum, yaitu:

Keberatan memori kasasi JPU tidak dapat dibenarkan karena judex factie tidak salah dalam menerapkan hukum:

a)      Terdakwa telah mencabut semua keterangannya dalam BAP karena berdasarkan atas tekanan/paksaan dari pihak penyidik Polri dan saksi verbalisan tidak dapat dihadirkan JPU untuk menguji bantahan terdakwa;

b)      Selama pemeriksaan dari penyidik, kepada terdakwa tidak ada penasehat hukum yang mendampinginya;

c)       Penasehat hukum juga menyatakan tidak pernah mendampingi Terdakwa dalam pemerisaan di penyidik, Penasehat hukum hanya menandatangani BAP setelah siap atas permintaan Penyidik.[8]

Selain itu, Mahkamah Agung juga mengangkat praktik yang kerap digunakan kepolisian untuk mengakali hak atas bantuan hukum. Mahkamah Agung menganggap hak Terdakwa atas bantuan hukum tidak dipenuhi karena Penasehat Hukum hanya dimintai untuk menandatangani BAP oleh polisi tanpa pernah sekalipun mendampingi Terdakwa dalam proses penyidikan.

  1. Putusan No. 2026/K/Pid/2011 atas nama Hartono alias Toni bin Umar

Dalam perkara atas nama Hartono alias Toni bin Umar ini, Terdakwa dituduh melakukan pembunuhan dengan ancaman hukuman mati. Mahkamah Agung dalam pertimbangannya mengangkat isu ancaman hukuman mati ini dengan tidak didampinginya Terdakwa oleh Penasehat Hukum.

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, Judex Facti telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu:

1)      Bahwa, ada penekanan dan penyiksaan terhadap Terdakwa di mana Terdakwa telah dipukuli sehingga patah tulang kakinya;

2)      Bahwa, Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum selama dalam penyidikan, padahal Terdakwa diancam hukuman mati dan sesuai Pasal 56 ayat (1) KUHAP Terdakwa wajib didampingi Penasehat Hukum.[9]

C.      Penyiksaan

Kelemahan hukum acara pidana di Indonesia belum maksimal untuk memberikan perlindungan kepada tahanan selama proses penyidikan. Hasil penelitian LBH Jakarta pada rentang 2007-2008 dengan responden 367 orang di wilayah Jabodetabek menyatakan 83,655 responden mengalami penyiksaan ketika diperiksa polisi.[10]

Sebenernya hak terdakwa ini sudah diatur dalam Pasal 52 KUHAP yang menyatakan: “dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.

Selain itu, Pasal 52 KUHAP juga ditegaskan dalam Pasal 117 KUHAP, yaitu: “Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun.

Meskipun demikian, penyiksaan tetap banyak terjadi karena tidak adanya konsekuensi hukum dari pelanggaran Pasal 52 dan 117 KUHAP di atas. Sehingga kedua pasal tersebut hanya ketentuan normatif yang tidak bisa ditegakkan. Selain itu, tidak adanya hak terdakwa untuk mencabut atau meralat keterangan yang telah diberikannya di tahap penyidikan (di-BAP) secara lebih bebas. Hal ini diperlukan mengingat ketika terdakwa memberikan keterangannya di tahap penyidikan kerap kali disiksa terlebih dahulu dan dipaksa untuk mengaku dan memberikan keterangan yang ’memuaskan’ si penyidik.[11]

Kelemahan-kelemahan ini dijawab oleh Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya, yaitu:

  1. Putusan No. 1875/K/Pid/2011atas nama Terdakwa Senali bin Nawar.

Dalam perkara ini, Mahkamah Agung menyatakan bahwa Terdakwa telah disiksa oleh polisi dalam tingkat penyidikan dan membebaskan Terdakwa untuk mencabut BAP di tingkat penyidikan.

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, dengan alasan:

1)      Bahwa, tidak terdapat cukup bukti Terdakwa terlibat dalam pencurian, saksi kunci yang ikut terlibat dalam melakukan pencurian, yaitu saksi M. Sohib bin Ali P. Soleh menyatakan bahwa sebenarnya Terdakwa tidak ikut terlibat dalam pencurian tersebut. Pengakuan yang saksi M. Sohib bin Ali P. Soleh berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat penyidikan yang menyebutkan Terdakwa terlibat pencurian adalah karena saksi dipaksa oleh Polisi / Penyidik;

2)      Bahwa, tidaklah terbukti unsur-unsur delik “pencurian”, karena sesuai fakta pembuktian perkara pidana ini, tidak ada satupun keterangan saksi yang memenuhi kriteria sebagai alat bukti, di samping itu Terdakwa telah mencabut keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat Penyidikan (vide putusan PN. Bangil hal.16);

3)      Bahwa, dengan demikian tidak terdapat bukti yang meyakinkan bahwa Terdakwa turut serta dalam pencurian sebagaimana didakwakan oleh Jaksa / Penuntut Umum;[12]

  1. Putusan No. 600/K/Pid/2009 atas nama Terdakwa Rijan alias Ijan bin M. Sata

Dalam perkara pencurian ini, Mahkamah Agung menyatakan Terdakwa telah disiksa dan dapat menarik kembali BAP dalam tahap penyidikan dimana penyiksaan itu dilakukan.

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena judex facti salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1)      Bahwa judex facti telah salah dalam menerapkan hukum dalam perkara a quo, yang menjadi saksi melihat sendiri isteri Fadli alias Ipad yaitu Rahellia Lianti, itupun dalam keadaan gelap, dan saksi Rahellia tidak dapat melihat dengan jelas, karena para perampok menggunakan master / penutup wajah.  Saksi tidak mengenai suara-suara para pelaku ;

2)      Bahwa Ariyanto ditangkap tanggal 27 Februari 2008 dan Rijan (Terdakwa) dan Junaidi tanggal 28 Februari 2008 ;

3)      Bahwa dari fakta terbukti saksi-saksi pelaku tindak pidana dan Terdakwa dipukuli dan ditekan dan disiksa oleh Polisi / Penyidik dan seluruh BAP ditarik kembali oleh Terdakwa/saksi-saksi pelaku tindak pidana (dalam perkara lain) ;[13]

  1. Putusan No. 2026/K/Pid/2011 atas nama Hartono alias Toni bin Umar

Dalam perkara atas nama Hartono alias Toni bin Umar ini, Terdakwa dituduh melakukan pembunuhan dengan ancaman hukuman mati. Selain mengangkat poin tentang bantuan hukum, Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menyatakan adanya penyiksaan dalam perkara ini yang menyebabkan Terdakwa cedera (patah tulang kaki). Pertimbangan Mahkamah Agung menyatakan:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, Judex Facti telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu:

1)      Bahwa, ada penekanan dan penyiksaan terhadap Terdakwa di mana Terdakwa telah dipukuli sehingga patah tulang kakinya;

2)      Bahwa, Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum selama dalam penyidikan, padahal Terdakwa diancam hukuman mati dan sesuai Pasal 56 ayat (1) KUHAP Terdakwa wajib didampingi Penasehat Hukum;[14]

  1. Putusan No. 2588/K/Pid.Sus/2010 atas nama Terdakwa Frengki dan Yusliadi

Dalam putusan ini, MA memberikan “solusi” untuk penyelesaian jika adanya penyiksaan dalam proses penyidikan. Dalam kasus penyiksaan, korban dengan segala keterbatasaannya akan sulit membuktikan jika ia mengalami penyiksaan. Sehingga, beberapa pengamat menyatakan beban pembuktian terbalik perlu diterapkan dalam kasus penyiksaan. Artinya, mereka yang diduga melakukan penyiksaan harus membuktikan bahwa mereka tidak melakukan penyiksaan.[15] Dalam putusan ini, MA juga menyatakan demikian. Terdakwa telah mendalilkan adanya penyiksaan dan Mahkamah Agung menyatakan bahwa untuk membantah hal tersebut, JPU harus menghadirkan saksi verbalisan untuk menguji bantahan terdakwa. Dalam kasus ini, JPU tidak dapat menghadirkan saksi verbalisan dalam persidangan. Pertimbangannya:

Keberatan memori kasasi JPU tidak dapat dibenarkan karena judex factie tidak salah dalam menerapkan hukum:

Terdakwa telah mencabut semua keterangannya dalam BAP karena berdasarkan atas tekanan/paksaan dari pihak penyidik Polri dan saksi verbalisan tidak dapat dihadirkan JPU untuk menguji bantahan terdakwa[16]

D.      Kesimpulan

Beberapa putusan di atas merupakan upaya MA untuk memperbaharui hukum acara pidana melalui putusan-putusannya. Namun, putusan pengadilan civil law memiliki kekuatan, seperti apa yang dikatakan Sebastiaan Pompe, “kekuatan persuasif”. Pompe melanjutkan bahwa putusan pengadilan civil law yang memiliki kekuatan persuasif sebenarnya tidak kalah kuat dibandingkan putusan-putusan pengadilan Anglo-Amerika yang mempunyai “kekuatan mengikat.”[17] Otoritas putusan-putusan civil law nyaris mendekati model preseden yang mengikat dari tradisi Anglo-Amerika. Pompe juga menyatakan putusan pengadilan civil law dapat menjadi sumber hukum yang mengikat di luar pihak yang berperkara bila Mahkamah Agung memberikan putusan yang identik dalam serangkaian perkara, yang disebut “yurisprudensi tetap”[18]. Bila dilihat dari beberapa putusan di atas, Mahkamah Agung telah membuat serangkaian putusan yang identik sehingga dapat digunakan sebagai sumber hukum yang akan melengkapi kelemahan KUHAP khususnya di dalam penegasan hak atas bantuan hukum dan penyiksaan. Hal ini tentu dapat menjadi solusi bagi perubahan KUHAP yang memakan waktu lama dan politis.

Namun, bagi Pompe, problem utama dari solusi ini adalah termarginalisasinya peran Pengadilan itu sendiri dalam pembuatan hukum di Indonesia, sehingga peran Pengadilan dalam membuat hukum tidak diakui secara tegas oleh kekuatan negara lainnnya. Pompe mengatakan bahwa:[19]

Sejumlah faktor yang terkait erat turut berperan dalam kemerosotan peran yurisprudensi setelah kemerdekaan. Barangkali yang paling penting, doktrin civil law tidak pernah mengakui atau menjelaskan posisi yurisprudensi sebagai sumber hukum. Oleh sebab itu otoritas putusan pengadilan bukan merupakan salah satu pilar bangunan hukum yang tak bisa diganggu gugat, tetapi justru sangat tergantung pada bagaimana aktor-aktor hukum mempersiapkan dan memanfaatkanya.  Marginalisasi politis dan problem-problem organisasi pengadilan tentunya melemahkan otoritas putusan pengadilan pasca tahun 1950, sehingga preseden hukum dalam dekade-dekade berikutnya tidak banyak berpengaruh pada evolusi hukum Indonesia. Situasi ini dikuatkan oleh semakin meningkatnya upaya pemerintah untuk mengandalkan undang-undang sebagai pembentuk hukum di negeri ini. Kebijakan rekayasa sosial pemerintah menghendaki pembuatan hukum yang bersifat mengarahkan dan intervensionis, bukan campur tangan yudisial yang pada dasarnya pasif dan reaktif yang juga tidak selalu gampang dikendalikan karena organisasi pengadilan yang longgar. Erosi otoritas dan putusan pengadilan dipercepat oleh pihak eksekutif, yang menganggap hakim sebagai instrumen yang tidak memadai untuk mewujudkan tujuan-tujuan pembaruan cepat pemerintah.

Bila marginalisasi ini terus berlanjut akan terjadi, seperti kata Pompe, peraturan perundang-undangan dipandang sebagai pernyataan satu-satunya dan final dalam hukum Indonesia, dan pengadilan dipaksa membangkitkan kembali kepingan-kepingan perundang-undangan abad kesembilan belas yang telah memfosil, yang di zaman kolonial sekalipun sudah banyak diubah dengan penafsiran yurisprudensial.[20]  Bila dikontekstualisasi dengan perubahan KUHAP, maka pengadilan akan terus terjebak dalam kelemahan-kelemahan KUHAP yang akan menciderai rasa keadilan bagi Masyarakat.


[1] Penelitian LBH Jakarta pada 2010 lalu menemukan bahwa 70,8 persen tersangka yang ditangkap polisi mengalami penyiksaan. Penelitian LeIP pada akhir 2010 lalu juga menunjukan hampir 80 persen perkara di 3 Pengadilan di Jakarta tidak didampingi oleh Pengacara.

[2] Kelompok masayarakat sipil Komiteuntuk Pembaharuan Hukum Acara Pidana (KuHAP) yang terdiri dari LBH Jakarta, LBH Masyarakat, LBH Mawar Saron, LBH Pers, LBH APIK Jakarta, LBH Semarang, Human Rights Working Group, Indonesia Legal Resource Center, Arus Pelangi, HuMA, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, Imparsial dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan.

[3] Briefing Paper RUU KUHAP Seri 1 Bagian 1 Politik Hukum dan Prinsip-Prinsip Umum RUU KUHAP. Hal. 3

[4] LeIP, Laporan Pemantauan Bantuan Hukum: Implementasi Pasal 56 KUHAP, 2010.

[5] Briefing Paper Kuhap IV dan V, hal 12

[6] Briefing Paper RUU KUHAP Seri 1 Bagian 4 Bantuan Hukum dan Penyiksaan, hal. 21-22

[7] Putusan Mahkamah Agung No. 936/K/Pid.Sus/2012 atas nama Terdakwa Arief Haryanto, Hal. 5-6

[8] Putusan Mahkamah Agung No. 2588/K/Pid.Sus/2010 atas nama Terdakwa Frengki dan Yusliadi, Hal. 10

[9] Putusan Mahkamah Agung No. 2026/K/Pid/2011 atas nama Hartono alias Toni bin Umar, Hal. 12

[10] Briefing Paper RUU KUHAP Seri 1 Bagian 4 Bantuan Hukum dan Penyiksaan, hal. 32. Lihat juga footnote nomor 1

[11] Ricky Gunawan, Poin-Poin Penyiksaan untuk RKUHAP, Position paper ringkasan dari tulisan “Mendambakan Hukum Acara Pidana yang Bebas dari Penyiksaan”, oleh Ricky Gunawan yang dipresentasikan ketika Diskusi Tematik KUHAP

[12] Putusan Mahkamah Agung No. 1875/K/Pid/2011atas nama Terdakwa Senali bin Nawar, Hal. 5

[13] Putusan Mahkamah Agung No. 600/K/Pid/2009 atas nama Terdakwa Rijan alias Ijan bin M. Sata, Hal. 18

[14] Putusan Mahkamah Agung No. 2026/K/Pid/2011 atas nama Hartono alias Toni bin Umar, Hal. 12

[15] Briefing Paper RUU KUHAP Seri 1 Bagian 4 Bantuan Hukum dan Penyiksaan, hal. 45

[16] Putusan Mahkamah Agung No. 2588/K/Pid.Sus/2010 atas nama Terdakwa Frengki dan Yusliadi, Hal. 10

[17] Sebastiaan Pompe, Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung, Hal. 605.

[18] Ibid, Hal. 606

[19] Ibid, Hal. 610

[20] Ibid, Hal. 611

 

*tulisan ini pernah dimuat dalam Jurnal Dictum Edisi Maret 2013. Link download : http://indexhukum.org/content/show/jurnal-dictum-2-maret-2013.html

UU Pendidikan Tinggi dan Hak Atas Pendidikan di Indonesia

UU Pendidikan Tinggi (selanjutnya disebut UU PT) yang disahkan pada 13 Juli 2012, terus menuai kritik. Dari sisi pekerja universitas, UU PT dianggap melegalkan praktek-praktek multi-sistem kepegawaian yang merugikan pekerja dan sudah berlangsung secara ilegal sejak zaman BHMN. Seharusnya, kalau sebuah universitas negeri sudah menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN), maka semua pegawai juga dirubah statusnya menjadi pegawai universitas yang tunduk pada UU Ketenagakerjaan. Pegawai yang sudah menjadi PNS dialihkan menjadi pegawai universitas, sementara pegawai non-PNS diangkat menjadi pegawai universitas. Namun, di kenyataan, hal ini tidak terjadi.

Di UI, misalnya, UI sudah menjadi BHMN sejak tahun 2000. Universitas negeri yang dijadikan BHMN diberi waktu 10 tahun untuk transisi, termasuk untuk mengalihkan status para pegawainya. Tapi setelah pada 2010, sebagian besar universitas yang menjadi BHMN pada 2000, masih mengangkat pegawainya jadi PNS. UI berusaha konsisten dengan tidak mengangkat lagi PNS sejak tahun 2000, tapi UI hanya sekali mengangkat pegawai non-PNS jadi pegawai universitas di tahun 2006. Itu pun hanya untuk dosen. Mengenai pengalihan PNS menjadi pegawai universitas, UI tidak pernah melakukannya dan sepertinya memang tidak memiliki program itu.

Akibatnya, ada tiga lapisan pegawai di UI. Dari sekitar 8000 pekerja, 4000-an berstatus PNS, sementara 7000-an berstatus non-PNS. Dan dari 7000-an yang berstatus non-PNS, hanya 300 orang saja yang berstatus sebagai pegawai universitas. “Sisanya, pekerja tanpa status,” pungkas Andri Gunawan Wibisana, Ketua Paguyuban Pekerja Universitas Indonesia (PPUI), yang menjadi salah satu narasumber dalam Diskusi Pejaten bertajuk “UU Pendidikan Tinggi & Perlindungan Hak Atas Pendidikan di Indonesia.” Andri juga menyebutkan bahwa praktek ilegal yang selama ini terjadi adalah tanda bahwa tidak ada satu pun BHMN yang berhasil. “Mereka hanya bisa hidup sampai setidaknya 2010 dengan melanggar peraturan yang menjadi dasar operasional mereka,” tandasnya.

Apa yang dilakukan UU PT sekarang ini adalah melegalkan praktek multi-sistem kepegawaian seperti di atas. Dengan UU PT, universitas bisa mengangkat pegawainya sendiri yang tunduk pada UU Ketenagakerjaan, tapi pemerintah juga bisa menempatkan PNS di universitas negeri, yang tunduk pada UU Kepegawaian. Masalahnya dengan multi-sistem kepegawaian ini adalah bahwa sistem ini rawan diskriminasi. Contohnya, salah satu syarat dosen tetap non-PNS untuk menjadi profesor adalah sudah 10 tahun bekerja, tetapi syarat ini tidak berlaku bagi yang sudah berstatus PNS.

Problem kedua adalah tidak jelas siapa yang bertanggungjawab dalam soal kepegawaian, apakah universitas atau negara. ”Ini bahaya, yang jelas-jelas ada kewajiban saja, tidak dilaksanakan, apalagi kalau tidak dijelaskan siapa yang memiliki kewajiban itu,” ungkap Andri. Begitu pula, dengan UU PT, nasib pekerja UI yang bukan PNS, tapi bukan pula pegawai universitas, akan tetap tidak jelas. Andri menyatakan, ”kita yang non-status akan terus jadi non-status.”

Problem lain dalam UU PT terkait dengan ketenagakerjaan adalah bahwa pasal-pasal ketenagakerjaan (pasal 69-71) dalam UU PT tidak merujuk ke UU Ketenagakerjaan, tapi ke UU Sisdiknas. Artinya, tidak ada UU yang mengatur penyelesaian masalah ketenagakerjaan di universitas. Kalau ada perselisihan, mekanismenya akan diserahkan kepada mekanisme universitas. Karenanya, universitas memiliki hak prerogatif untuk mengatur atau tidak mengatur konflik ketenagakerjaan. ”Ini adalah salah satu ciri khas dari labor market flexibility, tidak perlu UU untuk mengatur dispute. Implikasinya apa? Kerentanan pekerja universitas terhadap hak-hak normatifnya,” tandas Y. Wasi Gede Puraka, Sekretaris PPUI, yang juga hadir dalam diskusi.

Selain dampak ke pekerja universitas, UU PT juga memiliki dampak ke mahasiswa. Pasalnya, biaya kuliah bertambah mahal. Sejak BHMN diberlakukan, biaya kuliah memang melonjak naik. Seleksi masuk universitas negeri pun tidak satu pintu lagi, tetapi ada jalur-jalur mandiri lain yang menyebabkan mahasiswa dengan latar belakang kelas yang lebih tinggi memiliki kesempatan yang jauh lebih luas. Di UI, misalnya, ada jalur SIMAK dengan pilihan 8 jurusan dan UMB dengan pilihan 2 jurusan. Tiap menambah jurusan, uang masuknya akan lebih tinggi. ”Yang mendapat akses ke universitas semakin homogen, semakin eksklusif siapa yang bisa mendapat akses ke universitas,” ungkap Robie Kholilurrahman dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI). Secara atmosfir intelektual, pola pikir mahasiswa juga mulai bergeser ke arah pragmatis, hanya berpikir dapat ijazah dan langsung bekerja.

Menurut narasumber lain dalam diskusi, Yura Pratama, UU PT ini sejatinya adalah privatisasi dan liberalisasi pendidikan. Ketika status badan hukum ditempelkan ke universitas negeri, maka badan hukum itu akan diatur oleh hukum privat, bukan hukum publik. Dalam badan hukum, negara seperti pemegang saham, tidak bisa ikut campur dalam pengelolaan kampus. Jika di kampus ada persoalan yang melibatkan rektor, misalnya, negara memang bisa memberhentikan rektor, tapi tidak bisa menghukum rektor. Kalau di UU Perseroan Terbatas, jika seorang direktur tidak berhasil membuktikan bahwa kerugian perusahaan bukan kesalahan dia, dia bertanggungjawab secara pribadi. Tetapi, di UU PT hal itu tidak diatur. “Ketika kampus menetapkan uang semester 6 juta, siapa yang mengawasi dia? Negara tidak bisa ikut campur dalam pengelolaan yang seperti itu,” tandas Yura.

Kemudian, problem lainnya, di UU PT, kebebasan akademik hanya berlaku untuk dosen dan profesor, tapi mahasiswa tidak diikutkan sebagai yang memiliki kebebasan mimbar akademik. Padahal, mahasiswa termasuk dalam civitas akademika sesuai dengan definisi UU PT. “UU Dikti punya tendensi fasistik yang sangat kuat,” ungkap Y. Wasi Gede Puraka. Selain itu, ada juga persoalan hukum lain terkait UU PT. Amanat UUD pasal 31, pendidikan harus berada dalam satu sistem yang terintegrasi. Dengan adanya UU PT, berarti ada dua UU terkait persoalan pendidikan, yaitu UU Sisdiknas dan UU PT. Padahal, ada amanat dari UU Sisdiknas agar pendidikan tinggi diatur melalui Peraturan Pemerintah. Tapi, yang dikeluarkan malah UU PT.

Lalu, ada apa sebenarnya di balik UU PT ini? Ada indikasi bahwa UU PT ini didorong oleh Bank Dunia (World Bank). “Ada amanat dari World Bank, setelah BHP dibatalkan agar UU serupa dibuat secepatnya,” tandas Yura. Sejak 2006, Bank Dunia memang sudah mengatakan studi tentang arah pendidikan tinggi di Indonesia sesuai dengan versi mereka. Kemudian, pada 17 April 2010, Bank Dunia mengeluarkan lagi sebuah dokumen berjudul Indonesia: Financing Higher Education. Dalam dokumen itu terlihat jelas bagaimana pendidikan tinggi dibiayai. Masalah pendidikan di Indonesia dilihat sebagai masalah publik yang kurang mengeluarkan uang untuk pendidikan tinggi. Jadi, masyarakat didorong untuk mengeluarkan lebih banyak uang untuk pendidikan tinggi yang dianggap sebagai barang tersier. Proses dokumen Bank Dunia ini berjalan beriringan dengan dimulainya proses sampai menjadi UU PT sekarang ini.

Y. Wasi Gede Puraka memprediksi bahwa ke depannya, kalau pendidikan tinggi dijadikan ranah bisnis, maka universitas-universitas swasta kecil akan sulit bersaing dan dipaksa untuk merger di antara mereka. Lalu, untuk universitas-universitas besar, negara memang tetap memberikan dana, tapi dana itu sejatinya adalah lump sum, cukup tidak cukup, negara hanya akan memberikan dana dalam jumlah itu. Akibatnya, akan terjadi kekurangan anggaran di tingkat operasional dan kekurangan ini akan diisi oleh kredit dari mahasiswa. Saat ini, berdasarkan laporan Bank Indonesia (BI) bulan Maret 2012 tentang konsumsi kredit, pendidikan termasuk kredit konsumsi yang menempati ranking atas. ”Pendidikan tinggi harus diprivatisasi dalam kerangka menggenjot kredit konsumsi,” ungkap Gede.

Di Indonesia sendiri, tidak semua kalangan akademik menolak privatisasi dan komersialisasi pendidikan. Di UI, misalnya, ada kalangan yang justru mendorong terjadinya liberalisasi pendidikan, seperti Emil Salim. ”Ada pasal yang kita sebut pasal Emil Salim,” tandas Andri. Pasalnya, Emil Salim sebagai Wantimpres pernah mengirim surat ke Presiden agar draft RUU PT (waktu itu masih RUU) dirubah pasalnya, sehingga universitas-universitas negeri yang sudah berstatus BHMN langsung ditetapkan menjadi perguruan tinggi badan hukum. Sebelumnya, universitas-universitas negeri diberi pilihan untuk menjadi PTN Satker atau PTN dengan pola keuangan BLU atau Badan Hukum, yang disebut otonom penuh. Permintaan Emil Salim ini kemudian diakomodir. ”Ada di pasal peralihan di UU PT ini,” pungkas Andri.

Di kalangan mahasiswa, juga terjadi hal yang sama. Tidak semua mahasiswa menolak privatisasi pendidikan atau UU PT. Ada juga mahasiswa yang menjadi ”tukang kampanyenya” UU PT. Di UI, kalangan yang pro-privatisasi pendidikan membuat gerakan Save UI yang kemudian menjadi Gerakan UI Bersih. Mereka pun berusaha merekrut mahasiswa. Namun, BEM seluruh fakultas sudah tidak mau lagi bergabung dengan gerakan itu. ”Kita melihat tendensi mereka untuk menjadikan UI ini otonom,” tandas Robie.

-diresumekan oleh kawan-kawan Perhimpunan Rakyat Pekerja

Bantuan Hukum Di Persimpangan Jalan

-Tulisan lama, sebelum UU Bantuan Hukum disahkan, tapi mungkin masih relevan untuk mengkritisi RUU yang sekarang ini-

Masih teringat dalam benak kita bagaimana wajah pasrah nenek Minah yang duduk di kursi pesakitan dalam ruang sidang. Wajah pasrah selalu menghiasi hari-hari nenek Minah ketika ia dituduh melakukan pencurian atas 3 buah kakao. Sangat sepele, namun  kepasrahan nenek minah akan sebuah proses hukum yang dia hadapi dialami oleh banyak orang yang menghadapi hal yang sama. Kepasrahan tersebut tanpa sadar akan membuat seseorang tersebut tidak lagi memiliki persamaan di hadapan hukum. Kepasrahan yang lahir karena kebutaan akan hukum membuat seseorang akan mudah diecehkan atas nama hukum. Padahal persamaan di hadapan hukum merupakan sebuah hak asasi manusia yang tertera dalam konstitusi negara RI.

Atas kondisi tersebut, lahirlah sebuah gagasan untuk membuat sebuah Undang-Undang Bantuan Hukum menegaskan bahwa hak atas bantuan hukum merupakan bagian dari hak asasi manusia. Pada rapat paripurna tanggal 25 Mei 2010 kemarin, DPR telah mengesahkan RUU Bantuan Hukum ini sebagai RUU inisiatif DPR.

Pertanyaan mendasar: bagaimanakah negara memenuhi hak tersebut?

Perkembangan pembahasan UU ini memang berputar di wilayah kelembagaan dan pendanaan. DPR sebagai inisiator UU ini menempatkan negara sebagai pemberi bantuan hukum secara langsung. Dimana negara akan membuka sebuah komisi bantuan hukum untuk memfasilitasi masyarakat kepada pengacara yang siap memberikan bantuan hukum. Meskipun independen,  komisi ini akan menjadi bagian dari birokrasi negara. UU yang dipersiapkan Badan Legislasi ini juga tidak mengakomodir lembaga-lembaga  bantuan hukum inisiatif masyarakat yang sudah ada selama ini. Namun, perdebatan ini terus berlanjut. Kalangan lain menempatkan negara sebagai pihak yang mengalokasikan dana untuk orang miskin agar dapat mengakses bantuan hukum. Lembaga yang dibentuk negara untuk melakukan bantuan hukum hanya berfungsi sebagai regulator, pembuat sertifikasi dan pengawas, tidak menjalankan fungsi bantuan hukum secara langsung.

Sebagai perbandingan, di Australia dikenal 4 pihak yang menyelenggarakan bantuan hukum yaitu: Legal Aid Commisions, Community Legal Centre yang merupakan inisiatif masyarakat, Pelayanan Hukum Masyarakat Pribumi yang didanai oleh pemerintah persemakmuran, dan Pendampingan probono oleh pengacara secara privat. (Goldie, 2007) Di Afrika Selatan, lembaga negara yang memberikan bantuan hukum disebut sebagai Legal Aid Board. (Mlambo, 2007)

Memang apa yang telah disebutkan di atas masih merupakan sebuah permulaan dari proses pembahasan lebih lanjut di DPR. Namun, kita sudah dapat menarik kesimpulan bahwa nampaknya bentuk kelembagaan atau penganggaran untuk bantuan hukum dan komisi yang mengaturnya dalam berbagai bentuknya dianggap menjadi hal yang paling penting dalam pemenuhan hak atas bantuan hukum.

Kendatipun demikian, terdapat hal lain dari yang luput dari perhatian pembuat kebijakan. Pembuat kebijakan berpikir masyarakat tidak dapat mengakses haknya atas bantuan hukum disebabkan karena tidak adanya lembaga yang mengaturnya dan tidak optimalnya pendanaan dari negara untuk memfasilitasi pemberian bantuan hukum. Padahal ada sebab lain yang dapat dikatakan laten yang menyebabkan hak atas bantuan hukum tidak dapat terakses dengan baik, yaitu sistem yang dibangun oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) itu sendiri.

KUHAP mengenal 2 bentuk pemberian bantuan hukum: bantuan hukum yang menjadi tanggung jawab negara dalam pemberiannya dan yang tidak dibebankan pada negara. Bantuan hukum yang bukan merupakan tanggung jawab negara merujuk pada pengaturan pasal 54 KUHAP yang mengatakan:

guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.”

Sedangkan yang menjadi tanggung jawab negara disebutkan dalam Pasal 56yaitu:

“(1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. (2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.”

Pengaturan di atas membuat hak atas bantuan hukum, yang terkait erat dengan persamaan hak di hadapan hukum, menjadi parsial. Negara hanya bertanggung jawab sebatas bagi mereka yang terkena hukuman di atas 5 tahun. Pasal ini erat kaitannya dengan pasal 21 ayat (4) KUHAP  yaitu

“(4) Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pembenian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal: a.tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih”

Dengan kebolehan polisi sebagai penyidik untuk melakukan upaya paksa penahanan yang sangat riskan pelanggaran hak asasi manusia. Karenanya dibutuhkan sebuah pendampingan hukum untuk memastikan agar hak-hak asasi manusia si tersangka tidak terlanggar ketika penahanan dilakukan. Bahkan hak atas bantuan hukum itu dipersempit lagi. Bila ia tinggal di daerah yang tidak memiliki advokat atau pengacara dan mendapat ancaman hukuman lebih dari 5 tahun tapi di  bawah 15 tahun dapat dipertimbangkan untuk tidak diberikan bantuan hukum. Bantuan hukum benar-benar wajib bagi mereka yang diancam pidana lebih dari 15 tahun walau di daerah itu tidak memiliki advokat. Artinya Negara baru benar-benar melakukan kewajibannya untuk memberikan bantuan hukum di daerah-daerah pelosok bila seseorang diancam dengan ancaman lebih dari 15 tahun penjara. Dalam penjelasan pasal 56 ayat (1) KUHAP dikatakan:

“Menyadari asas peradilan yang wajib dilaksanakan secara sederhana, cepat dan dengan biaya ringan serta dengan pertimbangan bahwa mereka yang diancam dengan pidana kurang dari lima tahun tidak dikenakan penahanan kecuali tindak pidana tersebut dalam pasal 21 ayat (4) huruf b, maka untuk itu bagi mereka yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih, tetapi kurang dari lima belas tahun, penunjukan penasihat hukumnya disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan tersedianya tenaga penasihat hukum di tempat itu.”

Pengaturan di atas dapat  menimbulkan pertanyaan: berapa banyak akhirnya orang yang tidak mendapatkan haknya atas bantuan hukum di daerah yang jarang sekali advokatnya?  Hal ini membuktikan KUHAP tidak benar-benar konsisten memberikan bantuan hukum.

Di sisi lain, bagi tersangka yang terkena tuduhan kejahatan dengan ancaman di bawah 5 tahun dianggap tidak perlu diberikan bantuan hukum karena tindakan kejahatan ini tidak diikuti dengan ancaman penahanan. Namun, pada realitanya penahanan tetap dilakukan pada mereka yang terkena kasus hukum dengan ancaman hukuman kurang dari 5 tahun.

Hal ini disebabkan dengan syarat penahanan yang sangat lemah. Syarat penahanan memang telah diatur dalam pasal 21 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa penahanan dilakukan dengan syarat : (1) adanya bukti permulaan yang cukup (2) diduga akan merusak dan menhilangkan alat bukti (3) mengulangi tindakan kejahatan. Tetapi syarat-syarat ini hanya disandarkan pada kondisi subjektif si penyidik dan menjadi kewenangan mutlak penyidik untuk menentukan apakah seseorang akan ditahan atau tidak sehingga penahanan terus terjadi terhadap kasus-kasus seperti ini. Padahal di sisi lain, pengaturan KUHAP menyatakan kasus seperti ini tidak diperlukan sebuah bantuan hukum.

Sehingga bisa dikatakan bahwa pola abuse of power yang akan terjadi dalam setiap proses penahanan untuk kasus di bawah 5 tahun adalah penahanan dilakukan berdasarkan pemikiran subjektif si penyidik padahal si tersangka tidak diberikan bantuan hukum karena KUHAP memang tidak menganggap itu perlu. Padahal, seharusnya bantuan hukum diberikan kepada semua tersangka yang tidak mampu membiayai pengacara dan dalam menjalani proses hukumnya dikenai tindakan penahanan yang rawan pelanggaran HAM.

Kelemahan lain adalah kewajiban Negara dalam memberikan bantuan hukum bagi orang yang tidak mampu sebagaimana diatur dalam pasal 56 KUHAP tersebut tidak diikuti oleh sebuah konsekuensi hukum jika kewajiban tersebut gagal dipenuhi oleh Negara. Kata-kata ‘wajib’ sedianya dapat menimbulkan sebuah konsekuensi hukum bila bantuan hukum tidak diberikan pada tersangka dengan karakteristik pasal 56. Namun, ternyata KUHAP tidak menjelaskan apa konsekuensi hukum atas kegagalan negara dalam menjalankan kewajiban tersebut.

Tidak adanya konsekuensi ini berujung pada seringnya pelanggaran hak atas bantuan hukum ini. Bantuan hukum sebagai bagian dari due process of law sebagai sebuah prinsip dalam peradilan tidak ditempatkan dalam posisi yang teratas. Padahal di Eropa berdasarkan European Convention setiap negara harus memastikan due process of law ini berjalan dnegan baik, seperti contohnya menyederhanakan birokrasi dan hukum, pendidikan hukum untuk masyarakat, pengembangan penyelesaian sengketa di luar peradilan dan kaitannya dengan bantuan hukum, mengefektifkan pemberian bantuan hukum itu sendiri. Sedangkan di Afrika Selatan pemberian bantuan hukum dapat mengakibatkan perubahan dalam keseluruhan proses hukum yang sedang dijalani oleh seseorang (Flemming, 2007).

Selanjutnya dalam KUHAP, penyediaan bantuan hukum seolah-olah hanya menjadi  tanggung jawab si tersangka, bahkan si advokat itu sendiri. Pasal 69 menyebutkan bahwa:

“penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tatacara yang ditentukan dalam KUHAP.”

Pertanyaannya: bagaimana mungkin si pengacara mengetahui apakah ada seseorang ditahan? Lalu pertanyaan berikutnya bagaimanakah seseorang yang sedang menjalani masa penahanan dan terisolir dari dunia luar bisa menghubungi pengacara? Pada dasarnya yang mengetahui hal tersebut adalah polisi yang memang berhak melakukan upaya paksa. Namun, polisi tidak diberikan kewajiban oleh KUHAP untuk segera menghubungi pengacara bila dia telah menangkap seseorang. Hal ini juga berdasarkan pada hak atas bantuan hukum yang terkait erat dengan hak untuk dipersamakan di hadapan hukum yang merupakan sebuah hak alamiah pemberian Tuhan. Dengan adanya peran aktif dari polisi (negara) dan adanya konsekuensi hukum dari tidak diberikannya bantuan hukum kepada seseorang merupakan sebuah pengakuan bahwa hak atas bantuan hukum adalah bagian dari hak asasi manusia yang lahir secara alamiah pada diri setiap manusia.

Jika para pembuat kebijakan benar-benar berkeinginan untuk memastikan agar bantuan hukum dapat diakses oleh semua orang termasuk orang yang miskin, seharusnya dalam UU Bantuan Hukum yang akan dirumuskan nanti tidak hanya akan mengatur tentang kelembagaan atau penganggaran saja, tapi juga pembenahan akses bantuan hukum itu dalam hukum acara itu sendiri.

Kebebasan Akademik akan Mati?

RUU Pendidikan Tinggi terus menuai kontroversi. Salah satu isu paling kontroversial dalam pembahasan RUU ini terkait otonomi perguruan tinggi.

Ada dua butir otonomi yang perlu dicermati: akademik dan non-akademik. Sebagian pihak percaya, otonomi non-akademik akan sangat berpengaruh pada otonomi akademik.

Artinya, jika peran negara dikurangi dalam pengelolaan kampus, otonomi akademik akan menjadi baik. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari fakta banyaknya pasal yang menyebutkan pengaturan lebih lanjut diatur oleh peraturan menteri akan melanggar kebebasan akademik.

Benarkah demikian? Benarkah kebebasan akademik akan mati dalam universitas yang pengelolaannya ”tidak otonom”?

Sudah diatur

Dalam melihat suatu kebijakan tentu kita tidak bisa melihat satu produk UU saja. Dengan demikian, kajian atas kebebasan akademik tidak dapat dilakukan hanya dengan membaca RUU Pendidikan Tinggi ini. Pengaturan dan perlindungan kebebasan akademik juga diatur dalam dua UU bidang pendidikan.

Pertama, pengaturan itu tentunya pada UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Dalam Pasal 24 Ayat (1) disebutkan: dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, pada perguruan tinggi (PT) berlaku kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan.

Pasal ini hanya menyebutkan kebebasan akademik berlaku di setiap PT yang ada di Indonesia, baik PT swasta, PT berbadan hukum (PT dengan otonomi non-akademik), maupun PTN (yang katanya tidak otonom dalam pengelolaannya). Bisa disimpulkan, kebebasan akademik berlaku di mana pun dan apa pun bentuk PT-nya.

Kedua, kita juga harus melihat pengaturan kebebasan akademik dalam UU No 14/2005 tentang Guru dan Dosen. UU ini penting karena sebagian dosen dan profesor khawatir bila universitas tak otonom, kebebasan akademik akan mati.

Dalam Pasal 51 Ayat (1) dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berhak: (a) memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial; (b) mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja; (c) memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual; (d) memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; (e) memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan; (f) memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik; dan (g) memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan.

Dari pasal ini, terutama huruf e, bisa dikatakan bahwa dosen dan profesor tetap berhak memiliki kebebasan akademik. Pasal 1 angka 2 tidak membedakan pengertian dosen di universitas yang memiliki otonomi pengelolaan ataupun dosen dari universitas yang ”tidak otonom dalam pengelolaannya” sehingga kebebasan akademik dapat dirasakan oleh semua dosen

Kemudian, dalam Pasal 75 UU Guru dan Dosen, kebebasan akademik ini dipertegas. Ayat 2 dan 4 menyatakan, seorang dosen berhak atas perlindungan yang mencakup perlindungan terhadap pelaksanaan tugas dosen sebagai tenaga profesional yang meliputi pembatasan kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, serta pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat dosen dalam pelaksanaan tugas.

Bahkan dalam Ayat (6) ditegaskan: dalam rangka kegiatan akademik, dosen mendapat perlindungan untuk menggunakan data dan sumber yang dikategorikan terlarang oleh peraturan perundang-undangan. Lebih jauh lagi, Pasal 79 UU Guru dan Dosen secara tegas menyatakan, PT yang melanggar hak dosen, termasuk hak atas kebebasan akademik, diancam dengan sanksi administrasi.

Kesimpulan

Pengaturan kebebasan akademik di kebijakan pendidikan Indonesia tidak sebatas pada apa yang diatur oleh RUU Pendidikan Tinggi. Kebebasan akademik juga tidak bergantung pada bentuk kampus itu seperti apa. Semua PT wajib menjunjung tinggi kebebasan akademik, sebagaimana sudah diatur dalam ketentuan-ketentuan di atas.

Kunci kebebasan akademik ada pada setiap insan akademis di dalam universitas, bukan bentuk universitasnya. Kebebasan akademik bagi insan akademis di PT telah cukup dilindungi dalam UU Sisdiknas serta UU Guru dan Dosen.

Lantas, bila tidak memengaruhi kebebasan akademik di Indonesia, mengapa para pembuat kebijakan tetap memaksa untuk mengesahkan RUU Pendidikan Tinggi ini?

*tulisan ini pernah dipublikasikan di Harian Kompas, tanggal 23 Juli 2012

Pembangkangan atas Putusan MK

DPR menunda pengesahan RUU Pendidikan Tinggi yang semula akan dilakukan pada Rapat Paripurna 11 April lalu. Salah satu alasan Komite Nasional Pendidikan menolak adalah RUU Pendidikan Tinggi dipandang membangkitkan kembali roh UU Badan Hukum Pendidikan yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada 31 Maret 2010. Dengan demikian, bisa dikatakan, jika DPR dan pemerintah bersikeras mengesahkan, mereka telah melanggar putusan MK.

Hal ini bisa dilihat dari putusan MK Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009. Bagian penting dari putusan ini terletak pada Pendapat Mahkamah, di mana Mahkamah Konstitusi (MK) mengemukakan pendapatnya terhadap materi UU dalam uji materiil.

Pendapat Mahkamah ini terbagi menjadi menjadi dua bagian: (1) Pendapat MK terhadap UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (2) Pendapat MK terhadap UU Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP). Penjelasan terhadap struktur putusan MK menjadi penting untuk menghindari kesalahan dalam membaca putusan ini.

Putusan MK

Ada dua poin dalam putusan MK yang tidak diindahkan oleh DPR dan pemerintah.

Pertama tentang otonomi pengelolaan pendidikan. MK dalam putusannya menyatakan, ”… oleh karena itu apakah betul bahwa ada hubungan kausal fungsional antara otonomi pengelolaan pendidikan formal dengan mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila. Artinya, apakah untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut secara mutlak harus diperlukan otonomi pengelolaan pendidikan formal atau dengan kata lain otonomi pengelolaan pendidikan formal merupakan conditio sine qua non bagi pencapaian tujuan pendidikan. Hal yang dapat dipertanyakan juga apakah otonomi pengelolaan pendidikan formal merupakan sebuah keharusan yang diamanatkan oleh UUD 1945.”

Dari petikan putusan di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan: (1) MK sebenarnya tidak yakin apakah otonomi pengelolaan pendidikan mutlak diperlukan untuk meningkatkan mutu pendidikan Indonesia; (2) MK juga mempertanyakan apakah ada hubungan kausal antara otonomi pengelolaan pendidikan dan tujuan pendidikan nasional; (3) MK mempertanyakan apakah otonomi pengelolaan pendidikan merupakan amanat UUD 1945 atau hanya sebatas spekulasi.

Kesimpulannya, putusan MK jelas mematahkan argumentasi pembuat kebijakan bahwa otonomi pengelolaan pendidikan adalah segala-segalanya.

Namun, pembuat kebijakan masih mencantumkan prinsip otonomi pengelolaan pendidikan dalam RUU Pendidikan Tinggi (versi 3 April 2012). Pada Pasal 1 angka 23 dinyatakan bahwa otonomi pengelolaan adalah keleluasaan dalam mengelola perguruan tinggi secara akuntabel. Kemudian otonomi pengelolaan secara lebih lanjut diatur dalam Pasal 63-Pasal 67 RUU Pendidikan Tinggi.

Pasal 63 Ayat (1) menyatakan, perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 63 Ayat (1) semakin jelas jika membaca Pasal 65 yang berbunyi: (1) Otonomi pengelolaan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 meliputi bidang akademik dan bidang nonakademik, (2) Otonomi pengelolaan di bidang akademik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan Tridharma, (3) Otonomi pengelolaan di bidang nonakademik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan: a. organisasi; b. keuangan; c. kemahasiswaan; d. ketenagaan; dan e. sarana prasarana.

Pada poin otonomi menjadi jelas bahwa perdebatan tentang otonom atau tidaknya sebuah institusi pendidikan—termasuk institusi pendidikan tinggi—sudah muncul sejak proses uji materiil UU BHP. MK pun sudah mengambil putusan atas perdebatan tersebut sebagaimana disebutkan di atas.

Dana pendidikan

Perdebatan lain yang muncul adalah pencarian dana secara mandiri yang dilakukan oleh institusi pendidikan tinggi. Terkait hal ini, MK dalam putusannya poin 3.38 menyatakan bahwa ”Pengelolaan dana secara mandiri dan prinsip nirlaba—vide Pasal 4 Ayat (1) UU BHP—tidak secara otomatis menjadikan pendidikan murah bagi peserta didik, padahal biaya yang terjangkau adalah salah satu masalah pendidikan di Indonesia.”

Apakah prinsip nirlaba akan menyebabkan biaya pendidikan murah, masih tergantung kepada beberapa hal, yaitu (a) besarnya biaya untuk penyelenggaraan pendidikan, termasuk gaji pengajar dan staf administrasi; (b) perawatan fasilitas pendidikan; dan (c) kemampuan BHP untuk mendapatkan dana pendidikan dari usaha non-pendidikan.

Kenyataannya, tidak banyak kesempatan usaha yang terbuka bagi BHP untuk mendapatkan dana di luar pemasukan jasa pendidikan yang diterima langsung dari peserta didik.

Hanya usaha dalam skala kecil yang dapat dimasuki oleh BHP karena usaha skala besar yang padat modal dan teknologi sudah dikuasai oleh perusahaan besar.

Maka, sasaran yang paling rentan adalah peserta didik, yaitu dengan cara menciptakan pungutan dengan nama lain di luar biaya sekolah atau kuliah yang akhirnya secara langsung atau tidak langsung membebani peserta didik.

Dapat dikatakan, MK tidak melihat peluang bagi institusi pendidikan untuk mencari dana secara mandiri. Kalaupun ada, peluang itu sangat kecil dan pada akhirnya peserta didik yang akan dikorbankan. Namun, sayangnya, pemerintah dan DPR memasukkan kembali pasal yang memberikan institusi pendidikan tinggi wewenang untuk ”berusaha”.

Pasal 66 Ayat (3) huruf e menyatakan bahwa PTN berbadan hukum memiliki wewenang yang salah satunya mendirikan badan usaha dan mengembangkan dana abadi.

RUU Pendidikan Tinggi yang sekarang akan disahkan oleh DPR dan pemerintah jelas mengulang kesalahan yang sama yang terjadi pada pengesahan UU BHP yang lalu.

DPR dan pemerintah juga harus menghormati MK sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum. Maka, prinsip-prinsip yang sudah dibatalkan oleh MK tidak boleh dimasukkan lagi ke dalam UU baru.

Jika pemerintah dan DPR memaksa, RUU Pendidikan Tinggi ini jelas akan berpotensi untuk dibatalkan oleh MK.

*tulisan ini pernah dipublikasikan di Harian Kompas, tanggal 28 April 2012