A.      Pengantar

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bagi beberapa pihak sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini. Berbagai kejadian dalam rangka penegakan hukum telah membuktikan KUHAP memiliki banyak kelemahan yang berakibat fatal.[1] Hal ini membuat kelompok masyarakat sipil memandang perlu dibuatnya sebuah KUHAP yang baru yang telah menyesuaikan dengan perkembangan hukum sekarang ini, terutama pasca aturan-aturan Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional.[2] KUHAP baru ini diharapkan disusun berdasarkan norma-norma HAM yang bersentuhan dengan sistem peradilan pidana, baik itu Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik, Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Konvensi Anti Penyiksaan, Konvensi Hak Anak, Konvensi Anti Diskriminasi Rasial, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, dan norma-norma HAM lainnya.[3]

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah: apakah perubahan KUHAP, terutama pada isu Bantuan Hukum dan Penyiksaan, hanya harus melalui Pemerintah dan DPR? Dalam hal ini, perubahan KUHAP kerap melupakan peran Mahkamah Agung, padahal putusan-putusan MA bernilai yurisprudensi dan bisa dijadikan pedoman bagi Pengadilan dalam rangka menjaga kesatuan hukum. Dalam beberapa kasus, Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan-putusan yang merevitalisasi bantuan hukum dan mereduksi penyiksaan karena lemahnya pengaturan dalam KUHAP. Mengubah di sini tentu tidak berarti merevisi UU yang wewenangnya ada pada Pemerintah dan DPR. Mahkamah Agung memperjelas dan menambahkan aturan yang sebelumnya tidak diatur di KUHAP. Hal ini sejalan dengan apa yang didesak oleh kelompok masyarakat sipil yang menginginkan KUHAP memiliki dimensi HAM. Kelemahan yang sering digarisbawahi dalam proses perubahan KUHAP ini adalah Bantuan Hukum dan Penyiksaan.

B.      Bantuan Hukum

Permasalahan bantuan hukum yang utama dari KUHAP adalah tidak adanya akibat hukum/konsekuensi hukum dalam pelanggaran hak atas bantuan hukum. Maksudnya adalah kewajiban negara dalam memberikan bantuan hukum bagi orang yang tidak mampu sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHAP tersebut tidak diikuti oleh sebuah konsekuensi hukum jika kewajiban tersebut gagal dipenuhi oleh negara. Kata-kata ‘wajib’ sedianya dapat menimbulkan sebuah konsekuensi hukum bila bantuan hukum tidak diberikan pada tersangka dengan karakteristik Pasal 56. Namun, ternyata KUHAP tidak menjelaskan apa konsekuensi hukum atas kegagalan negara dalam menjalankan kewajiban tersebut. Padahal, pemberian bantuan hukum merupakan bagian dari due process of law sebagai sebuah prinsip dalam peradilan tidak ditempatkan dalam posisi yang teratas.[4] Akibatnya, pelanggaran kerap dilakukan oleh penyidik dengan tidak memberitahukan hak-hak tersangka dan atau menyediakan bantuan hukum karena penyidik tidak akan dikenai konsekuensi apapun terhadap pelanggarannya tersebut.[5]

Dalam Rancangan KUHAP, usulan untuk konsekuensi hukum ini sudah diajukan.[6] Hal ini merujuk pada Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat No. 21/KPS/1985/PN RP yang memutuskan bahwa Berita Acara Penyidikan tidak sah. Kemudian Pengadilan Negeri Banda Aceh juga membebaskan Tersangka karena BAP dinilai cacat hukum karena Tersangka tidak didampingi Penasehat Hukum pada tingkat penyidikan. Putusan Pengadilan Negeri Blora No. 11/Pid.B/2003/Pengadilan Negeri Blora, yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Yogya dalam Putusan No 03/Pid/PLW/2002/PTY menerima eksepsi Penasehat Hukum para Terdakwa, menyatakan tuntutan JPU tidak dapat diterima dan menghentikan pemeriksaan perkara. Putusan-putusan di atas merupakan putusan yang progresif oleh judex facti, tetapi tidak bernilai yurisprudensi karena tidak dikeluarkan oleh lembaga yang memang memiliki tugas menjaga kesatuan hukum, yaitu Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung sendiri sudah cukup progresif dalam beberapa putusannya terkait bantuan hukum. Beberapa putusan berikut menegaskan hak bantuan hukum sebagai hak asasi seorang terdakwa yang selama ini diatur secara lemah dalam KUHAP:

  1. Putusan No. 936/K/Pid.Sus/2012 atas nama Terdakwa Arief Haryanto

Dalam perkara atas nama Arief Haryanto ini, Mahkamah Agung menyatakan sebagai berikut dalam pertimbangannya:

        Bahwa proses penyidikan tidak dilakukan secara benar menurut hukum acara, karena Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum, pada hal Terdakwa diancam pidana di atas 5 (lima) tahun.

Pertimbangan tersebut diikuti oleh amar sebagai berikut:

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: ARIEF HARIYANTO bin HARI SUSANTO tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 04/PID/2012/PT.SBY., tanggal 3 Pebruari 2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2578/PID.B/2011/PN.SBY., tanggal 21 Nopember 2011;

MENGADILI SENDIRI

Menyatakan Terdakwa ARIEF HARIYANTO bin HARI SUSANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;

Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut.[7]

  1. Putusan No. 2588/K/Pid.Sus/2010 atas nama Terdakwa Frengki dan Yusliadi

Dalam kasus narkotika ini, para Terdakwa yang bernama Frengki dan Yusliadi dituduh membawa ganja. Namun, pada tingkat pertama para Terdakwa diputus bebas dan diperkuat oleh Mahkamah Agung yang salah satu pertimbangannya adalah terkait bantuan hukum, yaitu:

Keberatan memori kasasi JPU tidak dapat dibenarkan karena judex factie tidak salah dalam menerapkan hukum:

a)      Terdakwa telah mencabut semua keterangannya dalam BAP karena berdasarkan atas tekanan/paksaan dari pihak penyidik Polri dan saksi verbalisan tidak dapat dihadirkan JPU untuk menguji bantahan terdakwa;

b)      Selama pemeriksaan dari penyidik, kepada terdakwa tidak ada penasehat hukum yang mendampinginya;

c)       Penasehat hukum juga menyatakan tidak pernah mendampingi Terdakwa dalam pemerisaan di penyidik, Penasehat hukum hanya menandatangani BAP setelah siap atas permintaan Penyidik.[8]

Selain itu, Mahkamah Agung juga mengangkat praktik yang kerap digunakan kepolisian untuk mengakali hak atas bantuan hukum. Mahkamah Agung menganggap hak Terdakwa atas bantuan hukum tidak dipenuhi karena Penasehat Hukum hanya dimintai untuk menandatangani BAP oleh polisi tanpa pernah sekalipun mendampingi Terdakwa dalam proses penyidikan.

  1. Putusan No. 2026/K/Pid/2011 atas nama Hartono alias Toni bin Umar

Dalam perkara atas nama Hartono alias Toni bin Umar ini, Terdakwa dituduh melakukan pembunuhan dengan ancaman hukuman mati. Mahkamah Agung dalam pertimbangannya mengangkat isu ancaman hukuman mati ini dengan tidak didampinginya Terdakwa oleh Penasehat Hukum.

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, Judex Facti telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu:

1)      Bahwa, ada penekanan dan penyiksaan terhadap Terdakwa di mana Terdakwa telah dipukuli sehingga patah tulang kakinya;

2)      Bahwa, Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum selama dalam penyidikan, padahal Terdakwa diancam hukuman mati dan sesuai Pasal 56 ayat (1) KUHAP Terdakwa wajib didampingi Penasehat Hukum.[9]

C.      Penyiksaan

Kelemahan hukum acara pidana di Indonesia belum maksimal untuk memberikan perlindungan kepada tahanan selama proses penyidikan. Hasil penelitian LBH Jakarta pada rentang 2007-2008 dengan responden 367 orang di wilayah Jabodetabek menyatakan 83,655 responden mengalami penyiksaan ketika diperiksa polisi.[10]

Sebenernya hak terdakwa ini sudah diatur dalam Pasal 52 KUHAP yang menyatakan: “dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.

Selain itu, Pasal 52 KUHAP juga ditegaskan dalam Pasal 117 KUHAP, yaitu: “Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun.

Meskipun demikian, penyiksaan tetap banyak terjadi karena tidak adanya konsekuensi hukum dari pelanggaran Pasal 52 dan 117 KUHAP di atas. Sehingga kedua pasal tersebut hanya ketentuan normatif yang tidak bisa ditegakkan. Selain itu, tidak adanya hak terdakwa untuk mencabut atau meralat keterangan yang telah diberikannya di tahap penyidikan (di-BAP) secara lebih bebas. Hal ini diperlukan mengingat ketika terdakwa memberikan keterangannya di tahap penyidikan kerap kali disiksa terlebih dahulu dan dipaksa untuk mengaku dan memberikan keterangan yang ’memuaskan’ si penyidik.[11]

Kelemahan-kelemahan ini dijawab oleh Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya, yaitu:

  1. Putusan No. 1875/K/Pid/2011atas nama Terdakwa Senali bin Nawar.

Dalam perkara ini, Mahkamah Agung menyatakan bahwa Terdakwa telah disiksa oleh polisi dalam tingkat penyidikan dan membebaskan Terdakwa untuk mencabut BAP di tingkat penyidikan.

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, dengan alasan:

1)      Bahwa, tidak terdapat cukup bukti Terdakwa terlibat dalam pencurian, saksi kunci yang ikut terlibat dalam melakukan pencurian, yaitu saksi M. Sohib bin Ali P. Soleh menyatakan bahwa sebenarnya Terdakwa tidak ikut terlibat dalam pencurian tersebut. Pengakuan yang saksi M. Sohib bin Ali P. Soleh berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat penyidikan yang menyebutkan Terdakwa terlibat pencurian adalah karena saksi dipaksa oleh Polisi / Penyidik;

2)      Bahwa, tidaklah terbukti unsur-unsur delik “pencurian”, karena sesuai fakta pembuktian perkara pidana ini, tidak ada satupun keterangan saksi yang memenuhi kriteria sebagai alat bukti, di samping itu Terdakwa telah mencabut keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat Penyidikan (vide putusan PN. Bangil hal.16);

3)      Bahwa, dengan demikian tidak terdapat bukti yang meyakinkan bahwa Terdakwa turut serta dalam pencurian sebagaimana didakwakan oleh Jaksa / Penuntut Umum;[12]

  1. Putusan No. 600/K/Pid/2009 atas nama Terdakwa Rijan alias Ijan bin M. Sata

Dalam perkara pencurian ini, Mahkamah Agung menyatakan Terdakwa telah disiksa dan dapat menarik kembali BAP dalam tahap penyidikan dimana penyiksaan itu dilakukan.

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena judex facti salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1)      Bahwa judex facti telah salah dalam menerapkan hukum dalam perkara a quo, yang menjadi saksi melihat sendiri isteri Fadli alias Ipad yaitu Rahellia Lianti, itupun dalam keadaan gelap, dan saksi Rahellia tidak dapat melihat dengan jelas, karena para perampok menggunakan master / penutup wajah.  Saksi tidak mengenai suara-suara para pelaku ;

2)      Bahwa Ariyanto ditangkap tanggal 27 Februari 2008 dan Rijan (Terdakwa) dan Junaidi tanggal 28 Februari 2008 ;

3)      Bahwa dari fakta terbukti saksi-saksi pelaku tindak pidana dan Terdakwa dipukuli dan ditekan dan disiksa oleh Polisi / Penyidik dan seluruh BAP ditarik kembali oleh Terdakwa/saksi-saksi pelaku tindak pidana (dalam perkara lain) ;[13]

  1. Putusan No. 2026/K/Pid/2011 atas nama Hartono alias Toni bin Umar

Dalam perkara atas nama Hartono alias Toni bin Umar ini, Terdakwa dituduh melakukan pembunuhan dengan ancaman hukuman mati. Selain mengangkat poin tentang bantuan hukum, Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menyatakan adanya penyiksaan dalam perkara ini yang menyebabkan Terdakwa cedera (patah tulang kaki). Pertimbangan Mahkamah Agung menyatakan:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, Judex Facti telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu:

1)      Bahwa, ada penekanan dan penyiksaan terhadap Terdakwa di mana Terdakwa telah dipukuli sehingga patah tulang kakinya;

2)      Bahwa, Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum selama dalam penyidikan, padahal Terdakwa diancam hukuman mati dan sesuai Pasal 56 ayat (1) KUHAP Terdakwa wajib didampingi Penasehat Hukum;[14]

  1. Putusan No. 2588/K/Pid.Sus/2010 atas nama Terdakwa Frengki dan Yusliadi

Dalam putusan ini, MA memberikan “solusi” untuk penyelesaian jika adanya penyiksaan dalam proses penyidikan. Dalam kasus penyiksaan, korban dengan segala keterbatasaannya akan sulit membuktikan jika ia mengalami penyiksaan. Sehingga, beberapa pengamat menyatakan beban pembuktian terbalik perlu diterapkan dalam kasus penyiksaan. Artinya, mereka yang diduga melakukan penyiksaan harus membuktikan bahwa mereka tidak melakukan penyiksaan.[15] Dalam putusan ini, MA juga menyatakan demikian. Terdakwa telah mendalilkan adanya penyiksaan dan Mahkamah Agung menyatakan bahwa untuk membantah hal tersebut, JPU harus menghadirkan saksi verbalisan untuk menguji bantahan terdakwa. Dalam kasus ini, JPU tidak dapat menghadirkan saksi verbalisan dalam persidangan. Pertimbangannya:

Keberatan memori kasasi JPU tidak dapat dibenarkan karena judex factie tidak salah dalam menerapkan hukum:

Terdakwa telah mencabut semua keterangannya dalam BAP karena berdasarkan atas tekanan/paksaan dari pihak penyidik Polri dan saksi verbalisan tidak dapat dihadirkan JPU untuk menguji bantahan terdakwa[16]

D.      Kesimpulan

Beberapa putusan di atas merupakan upaya MA untuk memperbaharui hukum acara pidana melalui putusan-putusannya. Namun, putusan pengadilan civil law memiliki kekuatan, seperti apa yang dikatakan Sebastiaan Pompe, “kekuatan persuasif”. Pompe melanjutkan bahwa putusan pengadilan civil law yang memiliki kekuatan persuasif sebenarnya tidak kalah kuat dibandingkan putusan-putusan pengadilan Anglo-Amerika yang mempunyai “kekuatan mengikat.”[17] Otoritas putusan-putusan civil law nyaris mendekati model preseden yang mengikat dari tradisi Anglo-Amerika. Pompe juga menyatakan putusan pengadilan civil law dapat menjadi sumber hukum yang mengikat di luar pihak yang berperkara bila Mahkamah Agung memberikan putusan yang identik dalam serangkaian perkara, yang disebut “yurisprudensi tetap”[18]. Bila dilihat dari beberapa putusan di atas, Mahkamah Agung telah membuat serangkaian putusan yang identik sehingga dapat digunakan sebagai sumber hukum yang akan melengkapi kelemahan KUHAP khususnya di dalam penegasan hak atas bantuan hukum dan penyiksaan. Hal ini tentu dapat menjadi solusi bagi perubahan KUHAP yang memakan waktu lama dan politis.

Namun, bagi Pompe, problem utama dari solusi ini adalah termarginalisasinya peran Pengadilan itu sendiri dalam pembuatan hukum di Indonesia, sehingga peran Pengadilan dalam membuat hukum tidak diakui secara tegas oleh kekuatan negara lainnnya. Pompe mengatakan bahwa:[19]

Sejumlah faktor yang terkait erat turut berperan dalam kemerosotan peran yurisprudensi setelah kemerdekaan. Barangkali yang paling penting, doktrin civil law tidak pernah mengakui atau menjelaskan posisi yurisprudensi sebagai sumber hukum. Oleh sebab itu otoritas putusan pengadilan bukan merupakan salah satu pilar bangunan hukum yang tak bisa diganggu gugat, tetapi justru sangat tergantung pada bagaimana aktor-aktor hukum mempersiapkan dan memanfaatkanya.  Marginalisasi politis dan problem-problem organisasi pengadilan tentunya melemahkan otoritas putusan pengadilan pasca tahun 1950, sehingga preseden hukum dalam dekade-dekade berikutnya tidak banyak berpengaruh pada evolusi hukum Indonesia. Situasi ini dikuatkan oleh semakin meningkatnya upaya pemerintah untuk mengandalkan undang-undang sebagai pembentuk hukum di negeri ini. Kebijakan rekayasa sosial pemerintah menghendaki pembuatan hukum yang bersifat mengarahkan dan intervensionis, bukan campur tangan yudisial yang pada dasarnya pasif dan reaktif yang juga tidak selalu gampang dikendalikan karena organisasi pengadilan yang longgar. Erosi otoritas dan putusan pengadilan dipercepat oleh pihak eksekutif, yang menganggap hakim sebagai instrumen yang tidak memadai untuk mewujudkan tujuan-tujuan pembaruan cepat pemerintah.

Bila marginalisasi ini terus berlanjut akan terjadi, seperti kata Pompe, peraturan perundang-undangan dipandang sebagai pernyataan satu-satunya dan final dalam hukum Indonesia, dan pengadilan dipaksa membangkitkan kembali kepingan-kepingan perundang-undangan abad kesembilan belas yang telah memfosil, yang di zaman kolonial sekalipun sudah banyak diubah dengan penafsiran yurisprudensial.[20]  Bila dikontekstualisasi dengan perubahan KUHAP, maka pengadilan akan terus terjebak dalam kelemahan-kelemahan KUHAP yang akan menciderai rasa keadilan bagi Masyarakat.


[1] Penelitian LBH Jakarta pada 2010 lalu menemukan bahwa 70,8 persen tersangka yang ditangkap polisi mengalami penyiksaan. Penelitian LeIP pada akhir 2010 lalu juga menunjukan hampir 80 persen perkara di 3 Pengadilan di Jakarta tidak didampingi oleh Pengacara.

[2] Kelompok masayarakat sipil Komiteuntuk Pembaharuan Hukum Acara Pidana (KuHAP) yang terdiri dari LBH Jakarta, LBH Masyarakat, LBH Mawar Saron, LBH Pers, LBH APIK Jakarta, LBH Semarang, Human Rights Working Group, Indonesia Legal Resource Center, Arus Pelangi, HuMA, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, Imparsial dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan.

[3] Briefing Paper RUU KUHAP Seri 1 Bagian 1 Politik Hukum dan Prinsip-Prinsip Umum RUU KUHAP. Hal. 3

[4] LeIP, Laporan Pemantauan Bantuan Hukum: Implementasi Pasal 56 KUHAP, 2010.

[5] Briefing Paper Kuhap IV dan V, hal 12

[6] Briefing Paper RUU KUHAP Seri 1 Bagian 4 Bantuan Hukum dan Penyiksaan, hal. 21-22

[7] Putusan Mahkamah Agung No. 936/K/Pid.Sus/2012 atas nama Terdakwa Arief Haryanto, Hal. 5-6

[8] Putusan Mahkamah Agung No. 2588/K/Pid.Sus/2010 atas nama Terdakwa Frengki dan Yusliadi, Hal. 10

[9] Putusan Mahkamah Agung No. 2026/K/Pid/2011 atas nama Hartono alias Toni bin Umar, Hal. 12

[10] Briefing Paper RUU KUHAP Seri 1 Bagian 4 Bantuan Hukum dan Penyiksaan, hal. 32. Lihat juga footnote nomor 1

[11] Ricky Gunawan, Poin-Poin Penyiksaan untuk RKUHAP, Position paper ringkasan dari tulisan “Mendambakan Hukum Acara Pidana yang Bebas dari Penyiksaan”, oleh Ricky Gunawan yang dipresentasikan ketika Diskusi Tematik KUHAP

[12] Putusan Mahkamah Agung No. 1875/K/Pid/2011atas nama Terdakwa Senali bin Nawar, Hal. 5

[13] Putusan Mahkamah Agung No. 600/K/Pid/2009 atas nama Terdakwa Rijan alias Ijan bin M. Sata, Hal. 18

[14] Putusan Mahkamah Agung No. 2026/K/Pid/2011 atas nama Hartono alias Toni bin Umar, Hal. 12

[15] Briefing Paper RUU KUHAP Seri 1 Bagian 4 Bantuan Hukum dan Penyiksaan, hal. 45

[16] Putusan Mahkamah Agung No. 2588/K/Pid.Sus/2010 atas nama Terdakwa Frengki dan Yusliadi, Hal. 10

[17] Sebastiaan Pompe, Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung, Hal. 605.

[18] Ibid, Hal. 606

[19] Ibid, Hal. 610

[20] Ibid, Hal. 611

 

*tulisan ini pernah dimuat dalam Jurnal Dictum Edisi Maret 2013. Link download : http://indexhukum.org/content/show/jurnal-dictum-2-maret-2013.html